Dinkes Kampar Akan Bayarkan Jamkesda Secara Bertahap
KAMPAR - portalriau.com, Aktifnya kembali pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Bangkinang yang sudah mendapatkan kesepakatan atas pelaksanaan Hearing dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar, Dinas Kesehatan Kampar angkat bicara.
Dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kampar Rahmat, bahwa kita dengan kondisi seperti itu, kita tetap melakukan usulan anggaran melalui APBD P sesuai dengan kebutuhan.
"Kami tidak hanya mengusulkan sampai bulan Juni saja, itu kita usulkan sampai bulan Desember sampai 7,9 M," ujar Rahmat saat dikonfirmasi melalui via selulernya, Selasa (7/9/21).
Lebih lanjut, Rahmat mengatakan, bahwa yang diusulkan oleh rumah sakit kemaren 7,2 itu sampai bulan Juni saja. Antisipasi kami supaya tidak terjadi kendala tunggakan lagi jadi kami tuntaskan sampai bulan Desember, sehingga nilainya kurang lebih sampai dengan 7,9 M yang akan diusulkan di APBD P.
"Untuk tidak terjadi tunggakan lagi, kita mengusulkan bukan hanya sampai bulan Juni, kita mengusulkan sampai bulan Desember yang nilainya lebih kurang 7,9 M yang kita usulkan di APBD P," ujar Rahmat lagi
Sesuai dengan kesepakatan kemaren, tunggakan Jamkesda akan dibayarkan bertahap. Kemudian pihak RSUD sudah menyanggupi, secara teknis pelaksanaannya hanya RSUD yang bisa tahu.
"Jamkesda ini untuk pelayanan masyarakat miskin, kami dari pihak kesehatan akan cepat melakukan usulan penganggaran," kata Rahmat.
Untuk teknis selanjutnya, sambung Rahmat, kalau bisa, dana itu tidak usah mau di Dinas Kesehatan lagi, langsung aja ke rumah sakit kedepannya.
"Kalau memang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan regulasi yang ada, secara teknis adanyakan di rumah sakit," ujarnya lagi.
Kemudian, sambung Ramhat, mengenai data kepersertaan BPJS ini harusnya ada data terbaru, disitukan ada masyarakat yang sudah meninggal, dan yang pindah.
"Dari tahun 2015 belum ada perubahan data yang terbaru, dibuatlah data betul peserta BPJS berapa dan saya yakin ini akan berkurang, yang mana data ini ada di Dinas Sosial, pungkasnya.
(Edi)
