Terkait Aset, Pansus Kecewa Tidak Hadirnya OPD Dalam Pembahasan
KAMPAR - portalriau.com, Pembahasan lanjutan seputar permasalahan Aset kendaraan dilingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kampar, Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar kecewa dengan tidak hadir Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pembahasan di ruang Banggar, Senen (6/9/21).
Ketua Pansus Aset Anshor mengatakan usai pelaksanaan rapat pembahasan, dimana hari ini ada tiga OPD yang diundang, Sekretariat Daerah, Bappeda dan BPKAD, namun tak ada satu pun kepala OPD tersebut yang hadir.
"Dari tiga OPD yang kita undang, seperti Bappeda hanya diwakili Sekretaris, BPKAD diwakili Kabag Aset dan dari Sekretariat Daerah tidak ada satupun yang hadir," ujar Anshor saat dikonfirmasi pewarta (6/9/21).
Lebih lanjut, Anshor menambahkan, bahwa ketidak hadirnya kepala OPD seperti Bappeda dan BPKAD, dikarenakan sedang mengikuti pembahasan APBD P bersama Bupati.
"Saat kita tanyakan soal ketidakhadiran kepala OPD tersebut, mereka mengatakan sedang melakukan pembahasan APBD P bersama Bupati di Tapung, dan sayapun tidak tahu mengapa pembahasan APBD P harus di Tapung," kata Anshor.
Anshor menegaskan, padahal Pansus sudah menjadwalkan dari minggu yang lalu, seharusnya Eksekutif memprioritaskan ini kalau memang ingin melakukan penataan aset.
"Kan kita dari Pansus sudah menjadwalkan pembahasan lanjutan ini dari minggu lalu, kalau memang mau melakukan penataan aset, seharusnya pihak Eksekutif memprioritaskan hal ini," tegasnya.
Pansus akan bekerja, lanjutnya, sesuai dengan tupoksi dan tidak akan mengerjakan pekerjaan orang lain, Sekda bekerjalah sesuai dengan porsinya, begitu juga dengan Pansus akan bekerja sesuai porsinya.
"Pansus ini terbentuk juga atas permintaan Eksekutif, ketika membahas RPP Sekda juga bilang aset ini rumit jadi perlu bantuan dari DPRD, dan termasuk juga pidato Bupati di Paripurna bahwa ada 1000 lebih BPKB yang tidak ada.
"Inilah yang kita sikapi dengan baik, dalam perjalanan kita heran juga kok bisa ribut seperti ini ," ujar Politisi PPP Kampar Anshor.
Dengan tidak hadirnya, data yang diminta tidak lengkap, seperti SK penggunaan barang tidak ada yang akhirnya menjadi rumit, sepertinya harus ada yang profesional untuk mengaudit.
"Kalau terlalu rumit dan tidak kooperatif bisa saja nanti kami merekomendasikan untuk dilakukan spesial audit atau audit khusus, biar lebih terang dan jelas," pungkasnya. **
(Edi)
