APINDO Mengajukan YUDISIAL REVIEW PPJ NON-PLN DI Kabupaten Pelalawan
PELALAWAN.portalriau.com---Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selaku Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 tersebut, menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD.
Dalam Perkara Nomor 80/PPU-XV/2017 uji materi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Reteibusi Daerah dengan risalah yang di keluarkan pertanggal 30/11/2017 oleh Mahkamah Konstitusi.
Sidang MK Uji materi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ahli dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu Machfud Sidik.
Kepala Dinas BKAD Kabupaten Pelalawan Davitson setelah dikonfirmasi Awak Media menyampaikan bahwa Dinas BKAD Kabupaten Pelalawan dimintai sebagai saksi terkait pengajuan APINDO ( Asosiasi Pengusaha Indonesia) terhadap Yudisial Review Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PPJ Non-PLN.
Pada saat Negara untuk menyediakan listrik tidak disediakan oleh Negara, Dunia usaha lah yang menyediakan listrik untuk beroperasinya Usaha tentunya dikenakan pajak maka mengharapkan peninjau ulang, maka Kemaren di sidang MK kita dimintai sebagai saksi fakta. kata Davitson.
Ada dua kabupaten yang menggugat oleh APINDO yaitu Kabupaten Serang Banten dan Kabupaten Pelalawan, yang menggugat untuk di Kabupaten Pelalawan melalui APINDO yaitu PT. RAPP, PT Indah Kiat dan masih banyak perusahan-perusahan yang lainnya. ungkap Davidson.(md)
