Ditjen Perkebunan RI Apresiasi Inovasi Pemkab Pelalawan Perbup Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan
Portalriau.com- Pangkalan Kerinci, Pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat terobosan pembangunan berkelanjutan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten di bentuknya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan.
Acara sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 yang diselenggaran di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan. Senin,11/11/2019.
Dir Pengolahaan Dan Pemasaran Hasil Kebun, Ditjen Perkekebunan Hasil Perkebunan Dedi Junaidi dan juga merangkap National Director SPOUI-UNDP Saat di konfirmasi awak media menjelaskan bahwa pertama sekali, kami mengapresiasi kepada Bupati Kabupaten Pelalawan dan jajaran maupun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan terkait Peraturan Bupati Pelalawan No 69 tahun 2019 tentang Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit.
Perkebunan sawit memang harus ada kemitraan karena memang dari karakteristiknya juga Tandan Buah Sawit (TBS) memang didalam permentan Nomor 8 tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan dan memang pengusaha harus bermitra ke petani dengan pabrik pengolaan industri.
Permentan Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Kabupaten Pelalawan pertama kali saya kira membangun kemitraan yang berkelanjutan dan Kabupaten Pelalawan lokasi pilot project dan di Inodesia ada tiga Kabupaten seperti yayasan UNDP Sustainable Palm Oil Initiative (SPO).
Harapan kami, ini menjadi contoh begitu akan belajar mengajar mengenai bagaimana regulasinya terbit dan bagaimana mengimplementasikan bisa belajar di Kabupaten Pelalawan.
Di Kabupaten Pelalawan sudah ditetapkan sebagai Taman Tekno berbasis industri kelapa sawit, tentunya harapan kami kedepan menjadi etalase menjadi pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Dalam pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan ini tentunya ada komitmen baik dari seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah di dalamnya tentu dinas perkebunan yang langsung bersentuhan, dan tidak bertutup kemungkinan dari Dinas Koperasi UMKM, dan juga Dinas Pekerjaan umum untuk penanganan infrastruktur.
Di Pemerintah pusat ada mempunyai program nasional yaitu sawit rakyat, apalagi ada Inpres No. 8/2018: Presiden Instruksikan Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit.
Mudah-mudahan Kabupaten Pelalawan sebagai contoh. Harapan Pemerintah pusat adanya peremajaan sawit rakyat menjadi salah satu pembukaan holistik perbaikan tata kelola sawit yang baik dan itu sudah menuju kelanjutan ISPO.
Dari segi pembiayaan bahwa sekarang ini menjadi kegembiraan, kelapa sawit sudah ditetapkan menjadi komoditas prioritas Nasional. Selain pembiayaan dari APBN, bisa juga dari APBD Kabupaten, RPJMD Kabupaten atau RPJMD Provinsi dan di Nasional sudah termasuk RPJMN 2019-2024 ditingkat Nasional.
Kami sedang mengalokasikan untuk misalkan pengeluaran pemetaan STDB, dan sekarang sudah ada perpres tentang ISPO dan Inpres rencana aksi Nasional, di tingkat Kabupaten juga sedang disusun rencana aksi setiap kabupaten. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan ada menjadi acuan.
Dengan adanya Peraturan Bupati, kami serius membenahi tata kelola bahwa Indonesia bisa memberikan contoh kepada dunia bahwa bagaimana sawit itu di bangun. Bukan saja memberikan kepada aspek ekonomi tetapi memberikan manfaat kepada lingkungan. UNDP merupakan Badan Dunia yang sangat konsen terhadap pembangunan berkelanjutan. Ungkap Ditjen Perkebunan RI Dedi Junaedi (Rizal)
