• pemerintahan

• 2018-01-24 11:29:42

PELALAWAN.portalriau.com---Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan dengan warga membahas tentang kelangkaan gas elpiji 3 Kg bersubsidi, amat disayangkan bahwa gas elpiji 3 Kg bersubsidi banyak warga yang tidak dapat menikmati khusus nya di desa kiyab jaya.

Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan Baharuddin, Faizal, Syafrizal, Kabag Ekonomi Tengku Syafril, Kepala Dinas KUMK-Perindag Pelalawan Zuherman Das, Kades Kiyab Jaya Herman, Kasi Perdagangan dan Promosi Kastan S.Pd,PLH Sekwan Tengku Junaidi dan jajaran dari Dinas KUKM-Perindag Pelalawan.

Perbandingan Jumlah Penduduk yang terdata di Dinas Perindag Kabupaten Pelalawan untuk wilayah Kecamatan Bandar Sei Kijang berjumlah 5.405 Kepala Keluarga dan jumlah gas elpiji 3 Kg bersubsidi dengan total 9.580 tabung setiap bulannya.

Zulherman menyampaikan dalam rapat hiering bahwa kita memang terima surat dan kita sudah menyampaikan untuk membuka pangkalan baru harus ada surat kontrak dari agen, untuk penambahan kuota tidak ada sudah selama 5 tahun.
selanjutnya percuma kita ada rekomendasi, gas kita berkurang, yang kita takut kan harga tinggi di pangkalan. Untuk tahun 2018 kuota berkurang 5% di Kabupaten Pelalawan. tegas Zuherman Das.

Kenapa PT Semar membawa gas elpiji 3 Kg bersubsidi pada tengah malam dari arah pekanbaru ke pelalawan dan ini kita menjadi pertanyakan," kata Faisal.
Suhaimi menyampaikan bahwa dari penyampaian Dinas Perindag hanya memberikan rekomendasi, yang berhak menyalurkan gas elpiji adalah agen dan pertamina. kalau lah ada kelebihan sisa kuota maka Dinas Perindag akan membantu.

Harapan kita untuk masyarakat khususnya di desa kiyap jaya harus menambah pangkalan gas elpiji 3 Kg bersubsidi, karena masih banyak masyarakat di desa kiyap jaya yang belum dapat menikmati gas elpiji 3 Kg bersubsidi dan masih juga banyak di temukan di warung-warung yang menjual gas elpiji tersebut mencapai diharga 25.000- 30.000. Mau tidak mau masyarakat pasti membelinya," kata Suhaimi.

Untuk penambahan pangkalan baru kan tidak mungkin karena yang menentukan kuota yaitu pertamina dan Menteri ESDM Migas, kita minta langkah pertama adalah operasi pasar, kedua melakukan pengawasan. Ungkap Baharuddin.
Selanjutnya bagi pangkalan-pangkalan yang nakal akan di cabut izin penjualan gas elpiji 3 Kg yang bersubsidisi. tegas Baharudin mengakhiri.(md)