Mahasiswa Pelalawan Poros Tengah (PTMP), Gelar aksi dikantor Kejaksaan Negri Pelalawan
PELALAWAN.portalriau.com-- kantor Kejaksaan Negri Pelalawan didatangi Mahasiswa, Mahasiswa Pelalawan yang mengatas namakan Poros Tengah (PTMP) menggelar aksi damai dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), Rabu (13/12/2017) di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan.
Dalam aksi damai itu, mahasiswa membentangkan spanduk dan seekor tikus busuk yang digantung, secara bergantian Mahasiswa dengan lantangnya berorasi dihalaman kantor Kejaksaan Negri Pelalawan, mengutuk keras perilaku korupsi yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.
Koordinator umum PTMP , Tauhid Ma'rifatullah menegaskan aksi damai yang dilakukan mahasiswa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional beberapa hari yang lalu diseluruh pelosok di Indonesia.
"Untuk itulah kami datang untuk mengingatkan penegak hukum untuk serius memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas oleh segelintir pejabat yang korupsi," katanya.
"Banyak kasus-kasus korupsi di Pelalawan yang tidak selesai. Untuk itu kedatangan kami untuk mengingatkan penegak hukum khususnya Kejari Pelalawan untuk segera menyelesaikannya," lanjutnya.
Poros Tengah berjanji tahun depan akan datang kembali untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum Kejari Pelalawan.
"Kalau baik kinerja Kejari, kami akan memberikan bunga sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Kejari. Namun sebaliknya, bila tidak ada tindak lanjut Kejari menuntaskan kasus- kasus Korupsi, kami akan datang dengan lebih banyak lagi sambil membawa tikus-tikus sebagai bukti matinya penegakan hukum di Pelalawan,"
" Mahasiswa sebagai agen control, tentunya mengawasi kinerja penegak hukum di negeri seiya sekata ini, agar kasus korupsi dapat diselesaikan tepat waktu," ujarnya.
Dalam aksi damai itu, mahasiswa meminta Kejaksaan Negeri Pelalawan tegas dalam melaksanakan tugas, bahkan transparansi terhadap permasalahan hukum di negeri seiya sekata ini." Kita menekankan harus fokus terhadap eksekusi dan menyita aset korupsi, bahkan menghentikan intervensi politik terhadap kasus korupsi, serta penghapusan remisi bagi para koruptor, agar penegak hukum kembali dipercaya," tegasnya.(md)
