Angka Orang Tertular Covid-19 Kian Meningkat, Kepala BKP RI dan Pemkab Siak Bahas Ketahanan Pangan
Siak- portalriau.com- Penularan pandemi Covid-19 kian meningkat disetiap daerah dalam beberapa minggu terakhir, di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Pusat maupun daerah tidak semata mencari solusi dalam hal penanganan masalah kesehatan masyarakatnya, namun juga terkait dengan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak oleh wabah pandemi tersebut.
Sehubungan itu, dari awal munculnya virus tersebut pemerintah telah menyiapkan serangkaian program penanganan dengan cepat baik dari sisi distribusi maupun ketersediaannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan RI terhadap Penjabat (Pj) Sekda Siak Jamaluddin, saat mengikuti vidcon di Kantor Bupati Siak.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan RI mengatakan setiap kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, wajib mengalokasikan di APBD-nya untuk cadangan pangan.
Menyikapi hal tersebut, Sekdakab Siak Jamaluddin menjelaskan saat ini Pemkab Siak selain membuat program bagi masyarakatnya terdampak, juga mengajukan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pandemi Covid-19, ke DPRD.
Kata Jamal, tindakan tersebut termasuk amanah undang-undang nomor 18 tahun 2012, yang didalamnya tentang pangan, setiap daerah menjamin ketersediaan pangan di wilayahnya.
"Itu sebagai payung hukumnya, untuk menyiapkan stok atau cadangan beras Pemkab Siak dalam rangka menghadapi wabah Covid 19 saat ini,"
Intinya, kata jamal Pemkab harus menyiapkan beras cadangan.
Kemudian, Pemkab melalui dinas terkait harus mendorong masyarakat, bercocok tanam, karena pendemi Covid-19 yang belum di ketahui sampaikapan berakhir.
"Menurut ahli epidemiologi, belum tahu wabah corona ini kapan akan berakhir. Karena itu, kita harus menyiapkan beras cadangan dari Pemkab Siak. Untuk saat ini, stok beras kita sampai bulan september," jelasnya.
Sementara Kepala Badan Ketahanan Pangan RI, Agung Hendriadi mengatakan tidak mudah Gubernur dan Bupati meminta cadangan beras ke pemerintah pusat
Menurut dia, Gubernur maupun Bupati harus mengeluarkan surat darurat. Ini tidak dinginkan sebenarnya,
"Karena itu, kuatkanlah cadangan pangan dari Pemkab. Selain itu kami ingin menyampaikan, Kementerian saat ini tengah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, terkait cadangan pangan masyarakat Desa. Yang bekerjasama dengan Kementrian Desa, dengan mengajukan anggaran tambahan,"
Dirinya juga menyampaikan inti dari pertemuan itu, setiap daerah bisa meningkatkan cadangan pangan.
"Saya mengingatkan, saat ini waktu yang tepat untuk meningkatkan cadangan pangan kita. Panen dimana-mana, surflus dimana-mana. Sehingga, saat kita dilanda pendemi seperti sekarang, kita memiliki cadangan pangan. Sehingga anak-anak kita, tidak kekurangan gizi," pungkasnya ( rls/ yani)
