Menteri Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Jalil lakukan kunjungan ke Siak
Siak(Portalriau.com) Kehadirannya di sambut langsung oleh masyarakat siak yang memang sudah cukup lama menanti di Gedung Kesenian Siak Sri Indrapura, Jumat (20/4/18).
Tampak hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekda Prov Riau, Plt. Bupati Siak, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prov Riau, Pejabat Kementeriam Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional, Ketua DPRD Kab Siak, Unsur Forkopimda Kab Siak, serta pejabat perangkat daerah di lingkungan pemkab siak.
Plt Bupati Siak H Alfedri dalam sambutannya menyebutkan, 1.000 sertifikat yang dibagikan ini diharapkan akan memberi kepastian hukum dan hak bagi kepemilikan tanah dan bisa mengurangi berbagai konflik pertanahan serta bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Alfedri menjelaskan, tahun 2017 lalu melalui program PTSL ada 9.200 sertifikat prona yang nantinya akan dibagikan di hari ini. Kemudian juga, di tahun 2016 ada sekitar 2.500 sertifikat prona, 100 sertifikat untuk para nelayan, dan 250 sertifikat untuk UMKM.
"Tahun ini melalui kebijakan dan program strategis menteri agraria insyaallah akan dilaksanakan melalui progtam PTSL ini 17.000 persil sertifikat di kab siak, tentu ini program yang luar biasa. Termasuk 150 persil untuk nelayan dan 250 persil untuk UMKM"sebutnya".
Selanjutnya, tambah Alfedri, nantinya menteri akam menyerahkan tanah wakaf di masjid islamic center siak. Atas penserfikatan tanah wakaf di tahun lalu sebanyak 54 bidang tanah wakaf. Insyaallah tahun ini ada sekitar 150 sertifikat yang sedang dalam proses sertifikat.
"Nanti menteri akan menyerahkan sertifikatnya di masjid islamic center, sekaligus juga menteri akan menjadi khotib berkhutbah di masjid islamic center. Sepengetahuan kami ini pertama kalinya menteri nerkhutbah di negeri istana"ujarnya".
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Jalil menyebutkan, pembagian 1000 sertifikat ini merupakan bagian dari program besar presiden untuk mempercepat sertifikat rakyat. Dan juga merupakan kebijakan presiden yang menyadari bahwa selama ini banyak sekali tanah yang belum bersertifikat. Akibatnya konflik tanah terjadi dimana mana, konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan perusahaan serta pemerintah.
"Presiden memerintahkan kami di BPN untuk membikin program mempercepat memberikan sertifikat tanah rakyat, tahun sebelum-sebelumnya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN setiap tahun kurang dari 1 juta bidak. Mulai tahun 2017 kita percepat, sehingga di tahun 2017 BPN seluruh indonesia mengeluarkan 5 juta bidak. Untuk propinsi riau tahun 2017 targetnya 140.000 bidak yang akan diberikan kepada rakyat. Tahun 2018 ini kita tingkatkan lagi targetnya, secara nasional tahun ini 7 juta bidak yang akan diberikan kepada rakyat seluruh indonesia"ucapnya".
Untuk prop Riau, lanjut sofyan, tahun depan akan dikeluarkan 155.000 sertifikat. Presiden punya target dan memerintahkan sebelum tahun 2025 semuanya sudah bersertifikat.
"Presiden sangat menyadari bahwa sertifikat ini sangat penting, intinya setelah dapat sertifikat akan menjamin kepastian hukum sehingga lokasi, luas, dan batas-batas tanah dapat diketahui. Jaga sertifikat ini baik-baik, kalau hilang pergi ke kantor BPN dan akan diganti, sertifikat ini bisa dijadikan jaminan dan agunan untuk modal usaha"pungkasnya".(red).
