Bupati dan Wabup Sergai Laksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Desa di Pantai Cermin
portalriau.com-Bupati dan Wabup Sergai Laksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Desa di Pantai Cermin*Senin (03/08/2020)Tempat: Desa Naga Kisar, kemudian Desa Lubuk Saban, Desa Pematang Kasih, Desa Arapayung, Desa Kuala Lama, Desa Pantai Cermin Kanan serta berakhir di Desa Cilawan, Kecamatan Pantai Cermin.
Sambutan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman,Menyampaikan dirinya bersama Wabup Darma Wijaya hari ini melaksanakan tugas utama bidang pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan sekaligus melaksanakan tanggung jawab serta amanah masyarakat guna menunjukkan negara hadir di tengah rakyat.
Dalam membangun daerah, Pemkab Sergai menggunakan APBD murni, tetapi di tahun 2020 ada istilah refocusing atau realokasi sehingga penggunaan dana tidak lagi murni untuk pengadaan barang dan jasa, akan tetapi difokuskan pada percepatan penanggulangan Covid-19. Demikian juga halnya di desa, biaya pembangunan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) juga terdampak refocusing dan realokasi pada tahun berjalan ini sehingga banyak pembangunan yang tersendat.
Hal tersebut bergantung dari pada pajak tahun lalu di mana jika tahun lalu pajak tidak lunas dan laporan penggunaan APBDes belum selesai, maka berpengaruh pada realisasi ADD dan DD tahun ini untuk masing-masing desa.Kegiatan hari ini juga adalah untuk melihat fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk tahun anggaran 2019 yang lalu.
Mengucapkan terima kasih karena dengan pembangunan ini menunjukkan negara hadir di tengah rakyat di antaranya dengan pembangunan infrastruktur jalan rambat beton, irigasi, pos siskamling, serta drainase dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat lainnya. Hari ini kami ingin melihat progres pembangunan fisik tersebut serta sejauh mana bermanfaat kepada masyarakat serta hal-hal lainnya yang menyangkut kemaslahatan masyarakat.
Menyebut kunjungan ini menitikberatkan pada pajak yang tertunggak dari pembangunan di desa tersebut. Ia menyebut, Pemkab Sergai sangat gencar menagih pajak tertunggak karena dana pemerintah daerah yang dialokasikan ke desa termasuk besar. Apabila kewajiban pajak kurang dipatuhi, sebutnya, maka dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat juga akan tersendat ke pemerintah daerah serta desa. Selain itu jika pajak yang tidak disetorkan maka akan terdapat aspek hukum sebab dianggap melakukan tindak pidana penggelapan pajak.
Maka diminta kepada Kepala Desa untuk terus membereskan masalah pajak di desanya masing-masing, selain untuk menghindari aspek hukum juga agar pembangunan lebih lancar untuk masyarakat sejahtera. Kami tidak ingin ada Kepala Desa yang terjerat hukum karena bermasalah dengan pajak. Saya minta kepada semua Kepala Desa agar sebelum akhir bulan Desember tahun ini, tunggakan-tunggakan pajak dapat diselesaikan.(***)
