Dewan Usulkan Inhil Miliki Sekolah Kelapa
Portalriau.com - TEMBILAHAN - Sebagai suatu daerah hamparan kelapa terluas dunia, sudah seharusnya Kabupaten Indragiri Hilir dapat lebihconcern dalam menjaga kesinambungan produksi kelapa.
Untuk itu, diperlukan pemahaman perkelapaan yang cukup mumpuni dan sistematis. Salah satu cara yang mungkin ditempuh adalah dengan mendirikan Sekolah Kelapa.
Pernyataan tersebut diungkap oleh salah seorang anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang yang dikenal vokal dalam menyuarakan perkelapaan Inhil, .
"Saya pikir yang kita butuhkan untuk menjaga kesinambungan produksi kelapa di Inhil adalah pemahaman yang dalam dan sistematis tentang perkelapaan. Untuk itu, di Inhil harus didirikan sekolah kelapa, yang nantinya menggunakan kurikulum yang berorientasi pada perkelapaan," ujarnya.
Ditambahakan Edi, tidak cukup hanya sekedar praktik. Ada banyak produk turunan dari kelapa, ada banyak permasalahan yang dihadapi sektor perkebunan kelapa.
"Dengan adanya sekolah kelapa, sumber daya manusia yang berkualitas akan tercipta dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi," imbuh Edi Sindrang yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Inhil.
Lebih lanjut, Edi Sindrang mengatakan bahwa sekolah kelapa ini nantinya dapat menerapkan konsep kewirausahaan berbasis kelapa, sehingga para murid tidak dipungut biaya berupa uang untuk bersekolah di sekolah kelapa tersebut.
"Nanti kreasi murid- murid yang berbahan baku kelapa dapat diperjualbelikan, yang mana keuntungan dari hasil penjualan tersebut dijadikan sumber pembiayaan operasional sekolah. Sehingga murid-murid dapat bersekolah gratis tanpa dipungut biaya. Kalaupun ada pungutan, itu bukan berupa uang melainkan berupa kelapa, yang kemudian dijadikan bahan baku pengolahan komoditas turunan kelapa," jelasnya.
Edi Sindrang berharap agar Pemda dapat mempertimbangkan usulan pendirian sekolah kelapa ini.
"Ya, kami berharap agar Pemda dapat mempertimbangkan usulanini (Pendirian Sekolah Kelapa, red). Yang kami butuhkan adalah infrastruktur berupa gedung sekolah. Mengenai biaya pendirian, mari kita bahas bersama, antara DPRD dengan Pemda. Sedangkan untuk tenaga pengajar, saya pun siap mencarikannya," tutup Edi Sindrang. (DPR/Advertorial/Humas)
