Lawan Korupsi, Pemkab Rohul Lakukan Pendekatan Keagamaan
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Dalam menciptakan good and clean govermant Pemkab Rokan Hulu melawan dan mencegah tindakan korupsi dengan program keagamaan secara intensif bagi aparatur dan transparansi pengunaan anggaran serta program kerja pemerintah.
Informasi tersebut diungkapkan, Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si saat membuka kegiatan Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hall Compention Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Pasir Pengaraian, Selasa (3/2/2015).
Diterangkannya dengan adanya kegiatan keagaamn otomatis seorang abdi Negara akan ikhlas berbuat dan melayani masyarakat, korupsi itu benar-benar harus dilawan, Pemkab Rokan Hulu membuat komitmen supaya Negeri Seribu Suluk ini bebas dari korupsi.
“Korupsi kan kejahatan dengan adanya kegiatan keagamaan ini jadi, aparatur tahu kalau kehidupan itu tidak hanya didunia ini saja, namun ada lagi kehidupan akhirat yang lebih kekal, jadi mental mereka yang harus diperbaiki,” bebernya.
Lanjutnya, program keagamaan secara konsisten dilakukan di MAMIC Rokan Hulu seperti puasa senin-kami, buka puasa bersama, iktikaf, menghafal al-quran, tabligh akbar dan lainnya, seluruh pegawai baik itu PNS dan tenaga honorer.
Selajutnya, langkah strategis dalam mencegah korupsi yakni dengan sistem anggaran dan keuangan yang transparan melalui teknhlogi, seluruh dunia bisa melihat kegiatan Pemkab Rokan Hulu, mengetahui nilai APBDnya, kemudian bagi pengusaha bisa melakukan penawaran lewat Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Dengan sistem elektronik jadi antara pengusaha tidak ada tatap muka dengan pihak pengadaan barang dan jasa, karena kalau sudah saling bertemu di situlah terjadi negoisasi, kini semua melalui fasilitas elektronik, jadi tidak ada istilah uang materi, poto copy dan lainnya untuk memuluskan sesorang mendapat proyek,” bebernya.
Di samping itu, jadi perusahaan pemenang tender proyek di Rokan Hulu benar-benar sudah profesial, sudah terseleksi secara elektronik, jika memang dari hasil tim layak dan tidak menyalahi aturan itu baru bisa dimenangkan.
“Jadi itu komitmen semuanya transparan, jadi kegiatan itu ibarat ikan dalam aquarium semua orang bisa melihat dan melakukan pengasawan,” paparnya.
Tambahnya, saat ini malah program tercangih seluruh pejabat eselon II sudah terpantau secara elektronik semua kegiatan, karena mereka dilengkapi dengan fasilitas tekhnologi yang dilengkapi dengan chip dan aflikasi yang canggih.
“Jadi kalau rapat-rapat tidak perlu berkumpul di satu ruang, bisa dilakukan telekompren, meski seorang pejabat di Jakarta, bisa mengikuti rapat kinerja pemerintah melalui tekhnoligi yang sangat canggih,” pungkasnya. (ADV/HUMAS/MPR)
