Pemkab Gelar Sosialisasi Penerapan SAP Berbasis Akrual
Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah khususnya pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di setiap SKPD, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengggelar Sosialisasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013, Kamis (14/08/2014).
Acara yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis, H. Burhanuddin ini dipusatkan di lantai 4 kantor Bupati Bengkalis dan akan berlangsung selama dua hari. Menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Hendriwan dan Ananto Budiono, dengan peserta kurang lebih 100 orang. Terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD 44 orang dan tenaga akuntansi 56 orang.
Dalam sambutannya, Sekda berharap melalui sosialisasi yang dilaksanakan hari ini sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya pejabat pengelola keuangan daerah.
Manfaat penerapan SAP berbasis akrual ini dapat memberikan laporan secara utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, termasuk pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah menjadi lebih baik, kata Sekda.
Lanjut Sekda, Pemerintah Daerah wajib menerapkan SAP berbasis Akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Jika melihat tenggat waktu yang demikian sempit, maka kita dituntut untuk bergerak cepat guna merealisasikan amanah tersebut dan mempersiapkan SDM yang mampu mendukung penerapan SAP berbasis akrual.
Menurut Sekda, terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Dalam artian, mulai dari proses perencanaan, penggunaan dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Perlu saya tekankan agar seluruh pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis dapat meningkatkan profesionalisme. terlebih, Pemkab punya target opini laporan keuangan wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Target opini WTP ini, tentu harus dibarengi dengan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran SKPD di lingkup Pemkab Bengkalis. Jika di lapangan ditemukan kendala, saya minta SKPD jangan menutup diri akan kekurangan dan harus berani berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, tegas Sekda Burhanuddin.
Mengingat pentingnya sosialisasi ini, sebelum menutup sambutannya Sekda berpesan agar seluruh peserta yang mengikuti diklat diminta serius. Kemudian tidak meninggalkan ruangan diluar jam yang sudah ditentukan, serta dapat proaktif untuk menanyakan materi-materi yang kurang dipahami.
