Ahmad Syah: Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman UU KIP Penyebab Banyaknya SKPD Tersangkut Sengketa
BENGKALIS – Sebagaimana pernah disampaikan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau Mahyudin Yusdar, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bengkalis saat ini tersangkut Sengketa Informasi Publik (SIP).
Penyebabnya, menurut Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie, diantaranya bisa saja karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman SKPD tersebut tentang peraturan perundang-undangan tentang KIP.
Untuk itu, Ahmad Syah yang ikut membidani lahirnya KIP Provinsi Riau saat menjabat Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, meminta KIP Provinsi Riau membantu meningkatan pengetahuan dan pemahaman setiap SKPD tentang KIP ini.
“Mohon dibantu. Adakan semacam sosialisasi,” pinta Ahmad Syah langsung kepada Mahyudin, ketika keduanya terlibat diskusi kecil di lobi lantai dasar Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (26/8/2015) malam lalu.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis Johansyah Syafri, dalam bincang-bincang informal itu, Ahmad Syah didampingi Sekretaris Daerah H Burhanuddin dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, serta sejumlah Kepala SKPD.
Kepala SKPD dimaksud adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan H Herman Mahmud, Kepala Bappeda H Jondi Indra Bustian, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa H Ismail, dan Kadis Pekerjaan Umum HM Nasir.
Sebagaimana dikutip Johan, permintaannya itu kata Ahmad Syah, bukan semata-mata untuk menghindari agar ke depan tidak lagi terjadi SIP. Tetapi bertujuan untuk menjadikan agar pelayanan Informasi Publik di masing-masing SKPD semakin baik dan berkualitas.
“Supaya masing-masing SKPD mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga ke depan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik yang ada di daerah ini, khususnya di setiap SKPD di Pemkab Bengkalis ke depan kian excellent (prima). Dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat,” jelas Ahmad Syah.
Di bagian lain, kepala seluruh Kepala SKPD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini minta supaya segera membentuk PPID di unit kerjanya masing-masing dan menetapkan personilnya.
“Kalau menurut peraturan di Kementerian Dalam Negeri PPID di SKPD tersebut namanya memang PPID Pembantu. Namun jika mengikuti ketentuan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebut PPID Pelaksana,” imbuhnya, seraya menyarankan menggunakan istilah PPID Pelaksana saja.
Menanggapi permintaan itu, Mahyudin mengatakan siap. “Kapanpun dibutuhkan, KIP Provinsi Riau siap membantu SKPD-SKPD di Pemkab Bengkalis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KIP ini,” ujar Mahyudin.
Terpisah, Kepala Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo selaku anggota Bidang Pelayanan Informasi PPID Pemkab Bengkalis Syaiful Bahri menjelaskan, dalam waktu dekat memang akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan pengisian daftar Informasi Publik untuk seluruh SKPD di Pemkab Bengkalis.
“Saat ini kita masih menunggu kepastian waktu nara sumber dari KIP Pusat. Selain KPI Pusat, pengurus KPI Riau juga akan menjadi nara sumber pada kegiatan itu,” kata Syaiful Bahri, Kamis (27/8/2015).(mpr/sya)
