• birokrasi

• Admin
• 2014-11-17 00:00:00

BENGKALIS – Berbagai fasilitas dan kemudahan telah diberikan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus ber-korelasi linear terhadap pelayanan pada masyarakat.

            “Berikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat yang hendak berurusan, jangan pernah mempersulit. Kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh pegawai harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” demikian diungkapkan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh saat launching perdana 7.738 kartu pegawai elektronik (KPE), usai upacara Hari Kesehatan Nasional, di halaman kantor bupati, Senin (17/11).

            KPE diserahkan dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepagawaian BKN Pusat, Edy Wahyono, kepada Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh kemudian secara simbolis diserahkan kepada Sekretaris Daerah Bengkalis, Burhanudin. Turut hadir pada penyerahan KPE ini, Kepala BKD Provinsi Riau, M Guntur dan Kepala Bangk Riau Kepri Cabang Bengkalis, Azhar Efendi.

             Keberadaan KPE, berfungsi merupakan kartu multiguna dilengkapi teknologi smartcard dan sidik jari. fungsinya selain sebagai identitas, juga untuk berbagai layanan, seperti layanan gaji pns, layakan perbankan, kesehatan, taspen, taperum dan transaksi merchant dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendukung profesionalisme pegawai negeri sipil.

“Pada tahun 2014 sebanyak 7.738 kartu KPE diluncurkan dari total pegawai sebanyak 8.233 orang. Insya pada tahun 2015, seluruh pns di lingkungan pemerintah kabupaten bengkalis akan memiliki KPE,” ujar Herliyan.

Peluncuran KPE oleh Badan Kepegawai Nasional (BKN) bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, merupakan suatu terobosan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yang dicanangkan oleh pemerintah, sebagai media pencatatan dan pengawasan, sehingga diperoleh informasi yang akurat mengenai perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai negeri sipil.

Lebih lanjut Herliyan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, seorang aparatur negara dituntut untuk mengedepankan pelayanan prima. Mengingat, di era reformasi ini, tuntutan terhadap kinerja aparatur pemeri.MPR/adv/hms,