Gubernur Riau Minta Ketegasan Badan Pengelola Aset
PEKANBARU - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman tidak menampik bahwa urusan administrasi pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum terdata dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
"Bukan carut marut, tapi karena kurangnya ketegasan yang mengelola aset. Ditambah lagi dengan karakter yang memakai aset," ungkap Andi Rachman di Kantor Gubernur Riau, Jumat (2/9/2016).
Ia pun mengimbau agar para pemegang aset sadar diri terhadap barang-barang milik pemerintah yang mereka kuasai. Salah satunya dengan sadar diri untuk mengembalikan aset yang dipakai saat mereka sudah non-job atau dimutasi ke dinas lain.
"Kita sedang meningkatkan administrasi. Kita minta supaya ini dilakukan dengan tegas. Kalau sudah dipindahkan tugas, aset harus dikembalikan. Itu bukan kewenangan mereka lagi, kembalikan aset itu supaya bisa dimanfaatkan pegawai yang lain," imbaunya.(dpr/mcr/van
