Pelaksanaan Bimtek ADK dan DK Angkatan III, Bupati Harapkan Desa Berkembang Pesat
BAGANSIAPIAPI - Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp membuka secara resmi Bimbingan teknis (Bimtek) Pelaksanaan Alokasi Anggaran Desa (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Angkatan ke IIII. Pelaksanaan Bimtek ADK dan DK itu bertujuan agar Dana bantuan dari pemerintah Pusat itu bisa dipergunakan sesuai peruntukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, Sehingga Desa yang ada dirohil bisa maju dan berkembang pesat.
Bimtek ADK dan DK Angkatan ke III itu diikuti sebanyak 200 peserta yang terdiri dari Sekretaris desa, Seklur, Bendahara Kepenghuluan, bendahara kelurahan sekabupaten Rohil. Pengelolaan dana Bantuan dari pemerintah pusat itu wajib diketahui dan dipahami oleh perangkat desa, sehingga dalam pengelolaannya benar-benar terealisasi dan sesuai dengan peruntukannya, "kata Bupati Rohil H Suyatno Amp saat membuka secara resmi Bimtek pengelolaan ADK dan DK angkatan ke III, senin (31/8) digedung serbaguna, Bagansiapiapi.
"Ini program baru, untuk itu perlu kita bekali ilmu yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari unsur Kejaksaan Negeri Rohil. Nah, semua itu tujuannya bagaimana nantinya kita mengelola dana tersebut dengan baik dan benar. Makanya mereka Perangkat desa yang ada kita undang untuk diberikan pembekalan.
Bimtek ini juga bertujuan agar para penghulu dan lurah bisa memahami tentang tata cara menggunakan maupun membuat laporan dan lain sebagainya. "Diharapkan pada tahap III ini bisa membuahkan hasil yang sangat signifikan dan jangan sempat mereka yang mengelola dana tersebut tersangkut dengan masalah hukum, "ungkapnya
"kita sangat berharap pengelolaan ADK dan DK dirohil bisa mendapatkan predikat terbaik dan tertib administari dipropinsi riau, untuk itu kepada peserta supaya mempelajari dan memahami tentang tata cara penggunaan dan pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, Penggunaan dana ADK dan DK tidak hanya semata-mata dipergunakan untuk pembangunan Desa, namun bisa juga digunakan untuk peningkatan ekonomi masyrakat seperti membuat usaha perkelompok, "kata Suyatno.
Lebih jauh suyatno mengatakan kalau Sejauh ini penggunaan dana ADK dan DK adalah hak penuh desa tanpa ada istilah pemotongan dari pemkab rohil maupun dari pihak kecamatan. "jadi kelolalah ADK dan DK itu dengan sebaik mungkin dalam rangka memajukan Propinsi riau. Karena majunya suatu propinsi tergantung dari kabupaten, begitu juga dengan kabupaten akan maju tergantung dari kecamatan dan desa yang ada, "tutur Suyatno.
Diakui Suyatno, Saat ini memang ada gaji perangkat desa yang berkurang sebesar Rp50 ribu dari yang kita usulkan sebesar Rp300 ribu. pengurangan gaji perangkat desa itu dikarenakan Dana Bagi Hasil (DBH) rohil menurun. "jadi pengurangan gaji itu karena DBH turun dan tidak ada faktor pemotongan oleh pemkab maupun pihak kecamatan dan pihak lainnya, "pungkasnya.
Acara Bimtek Pengelolaan ADK dan DK Angkatan ke III itu dihadari Plt sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan Msi, Asisten III Bidang Kesra H Ali Asfar S Sos Msi, Kasi Pidsus Kajari Rohil Rully Afandi SH, Para kepala Dinas, dan undangan lainnya. (Mpr/Af)
