Pemprov Komit Tata BUMD Riau
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen menata seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Dan tidak akan ada pembiaran sekecil apapun permasalahan yang ada pada BUMD tersebut, termasuk permasalahan hukumnya.
Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, menegaskan, selama ini seluruh BUMD berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengawasan yang ketat dari Pemerintah. Untuk itu mulai saat ini dilakukan pembenahan dan akan ada aturan main dalam menjalankan BUMD.
"Perlahan kita mulai membenahnya, selama ini tidak ada fit and propertest kan, nah PT PER sudah melakukan. Dan yang sedang berjalan sekarang PT RIC kita mulai buka untuk calon pimpinannya," kata Masperi, Kamis (14/1/16).
Dijelaskan Masperi, sebagai pemilik saham mayoritas, Pemprov Riau telah meminta agar seluruh BUMD segera malakukan RUPS sebelum Juni 2016, untuk tahun buku 2015. Selain itu Pemprov akan meminta pertanggungjawaban dari manajemen sebelumnya dan tidak akan dibiarkan begitu saja.
"Kita minta laporan mereka, bagaimana mereka menjalankan perusahan. Sejauh ini apakah ada devidennya bagi kita, kalau ada yang tersangkut hukum kita kaitkan dengan hukum. Kita akan audit semua BUMD melalui audit eksternal kita," tegas Masperi.
Lebih jauh dikatakan Masperi, sejak berdirinya 7 BUMD Riau pada tahun 2002 hingga tahun 2015, memang banyak BUMD yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan dalam beberapa tahun berjalan ada BUMD yang tidak memberikan deviden dan hanya mendapatkan suntikan modal, hanya menghabiskan uang APBD saja.
"Kita sudah mempelajari semua, dan dari sekarang kita lakukan pembenahan. Kalau bicara yang dulu kalian semua sudah tau bagaimana BUMD kita itu. Untuk itulah kita memperbaikinya, sampai Juni tahun ini Insya Allah semua selesai," tutup Masperi. (dpr/adv/rls/van)
