Pengalihan Distamben Rohul Dibawah Naungan Provinsi Belum Jelas
ROKAN HULU-Terkait rencana pengalihan seluruh Dinas Pertambangan dan Energi (Ditamben) kabupaten/ kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini belum jelas, hal sama juga dialami Distamben Rohul.
Informasi Kepala Distamben Rohul, Drs Yusmar. M.Si menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta ke Pemprov Riau, tetapi belum ada kejelasan akan digabung kemana instansi mereka nantinya.
Kata Yusmar lagi, sejak keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Oktober 2015 juga peraturan Kepala BKN Nomor 10/ 2016 tentang pengalihan PNS di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Distamben Rohul sudah lengkapi persyaratan yang diminta.
Termasuk setelah keluarnya SE Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, yang meminta Distamben di 12 kabupaten/ kota lakukan percepatan pelimpahan ke Pemprov Riau.
"Tapi, kita tidak ada pedoman hingga kini. Sedangkan di dalam pembentukan STOK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru di kabupaten/ kota, Distamben tidak diakomodir lagi," ucap Yusmar, Jumat (16/9) sore kamrin
Aturan terdahulu sebut Yusmar lagi, baik UU, SE Menteri ESDM, dan Mendagri, mulai Oktober 2016 mendatang, seluruh Distamben di 12 kabupaten/ kota sudah diserahterimakan Bupati dan Walikota ke Gubri. "Sejak ditanggalkan per Januari 2017 tidak ada lagi yang namanya Distamben di kabupaten/ kota," ungkapnya.
Tambah Yusmar, meski sudah dialihkan ke Pemprov Riau, namun gaji PNS Distamben selama dua bulan, yakni November dan Desember 2016 masih ditanggung Pemerintah Daerah masing-masing. Per Januari 2017, PNS yang sudah dialihkan akan digaji oleh Pemprov Riau atau pemerintah pusat.
"Nantinya itu tergantung kemana akan didistribusikan PNS kita," ungkapnya.
Yusmar mengakui, kini belum ada kejelasan PNS Distamben Rohul akan dialihkan kemana. Bahkan disebutnya, istilah rumah sekarang mau digusur, namun rumah baru belum jelas.
"Berharap jelang Oktober 2016 ada kejelasan dari pemerintah pusat atau Pemprov Riau," ucap Yusmar. (dpr/adv/hms)
