Tidak Melalui Assesment, 561 Pejabat Di Lingkungan Pemkab Rohul tetap di Lantik
ROKAN HULU-Pemkab Rohul (Rohul) kembali melakukan mutasi jabatan, sebanyak 561 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemkab Rohul, Rabu (11/11) dilantik dan diambil sumpahnya di Convention Hall Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Rohul.
Menariknya, mutasi di lingkungan Pemkab Rohul ini, tidak melalui Proses Asesment sesuai diamanahkan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebanyak 561 pejabat struktural dan fungsional yang dilantik terdiri dari 3 orang pejabat Eslon II masing-masing Yusri sebelumnya menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Satpol PP dan Linmas Rohul.
Sementara posisi Kepala BPMPD Rohul diisi Abdul Haris, sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Rohul. Selanjutnya jabatan Kadishubkominfo Rohul dijabat Roy Roberto, sebelumnya menjabaat sebagai Kaban Satpol PP Rohul.
Selain melantik 3 pejabat eselon II Bupati Rohul juga melantik sebanyak 11 pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, 376 kepela sekolah, 141 orang pengawas sekolah dan 24 orang penilik.
Menurut Bupati Rohul mutasi jabatan di Lingkungan Pemkab Rohul ini, merupakan bagian dari promosi, penyegaran dan koreksi jabatan dengan maksud meningkatkan pelayanan publik di Lingkungan Pemkab Rohul.
Bupati Rohul dua priode itu juga menegaskan, tidak adanya proses asesment dalam mutasi jabatan di Lingkungan Pemkab Rohul ini tidak melanggar aturan undang-undang, karena asement hanya berlaku untuk pejabat baru yang dipromosikan naik eselon, sementara jika sifatnya hanya merotasi pejabat lama, proses asesment tidak perlu dilakukan.
"Kalau eselon III naik ke eselon II itu baru harus melalui proses asesment, tetapi yang kita lakukan saat ini kan tidak hanya paralel saja," jelas achmad.
Ditegaskanya lagi, mutasi jabatan di kalangan eselon II, III dan IV ini murni bertujuan untuk peningkatan kinerja aparatur yang lebih baik, tidak ada maksud lain apalagi kepentingan politik pilkada.
Achmad juga menyatakan dirinya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur hingga masa jabatanya berakir. Bahkan dirinya tidak menutup kemungkinan akan melantik kembali pejabat struktural ataupun fungsional jika kinerjanya kurang memuaskan.
"Jangankan 6 Bulan, jika ada pejabat. Itu merugikan rakyat, sebelum pelantikanpun langsung kita copot". Pungkasnya. (dpr/Adv/humas)
