89 Koperasi Dirohil Masih Berhutang
BAGANSIAPIAPI - selain tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RT) ternyata 89 Koperasi dirohil juga terlilit dengan masalah hutang, baik dengan pihak Propinsi Riau maupun dengan Kementrian Koperasi dan UKM terait pinjaman uang. Sehingga, pihak Diskop UKM Rohil tidak bisa membubarkan ke 89 Koperasi itu dan sedang menunggu intruksi dari kelembagaan Koperasi pusat.
Demikian ditegaskan Kadiskop UKM Rohil, Drs H Jon Syafrindow Msi, Minggu (27/9) di Bagansiapiapi. "saat ini kita belum bisa melakukan pembubaran terhadap 89 Koperasi tidak sehat karena masih memiliki hutang, Jadi kita tunggu dulu intruksi dari kelembagaan koperasi pusat, "ujarnya.
Menurut Jon Syafrindow, Jumlah koperasi sebanyak 89 itu merupakan dari total 258 Koperasi yang ada di rohil, sementara yang telah melakukan RAT hanya sekitar 67 Koperasi dan koperasi yang baru terbentuk pada tahun 2015 ini sebanyak 42 koperasi. Sedangkan Koperasi yang akan dibubarkan pada bulan Oktober nanti berjumlah 60 Koperasi.
"Kalau koperasi yang baru terbentuk pada tahun 2015 ini memang belum melakukan RAT karena masih baru. kita tunggu saja perkembangannya, mudah-mudahan koperasi itu melakukan RAT pada akhir tahun nanti. Mengenai 89 Koperasi yang berhutang itu belum bisa kita bubarkan menunggu adanya surat resmi dari Pusat, "terang Jon Syafrindow.
Dilanjutkan Mantan Kadis Cipta Karya dan tata Ruang (CKTR) Rohil ini, ke 60 Koperasi yang akan dibubarkan pada bulan oktober nanti memang tidak memiliki hutang. Namun, Koperasi itu tidak ada aktifitas dan tidak memiliki alamat yang jelas. "kalau yang 89 koperasi itu memang ada hutang dan masih menunggu kebijakan dari pusat apakah dibubarkan atau menunggu hutang dilunasi terlebih dahulu, "jelasnya.
Dirinya juga memastikan 100 persen ke 89 koperasi yang masih berhutang itu tidak akan mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun berupa pinjaman modal. "kita tahan dulu dan fokus pada koperasi yang eksis dan koperasi yang baru terbentuk. Bagi koperasi yang berhutang segeralah untuk melunasinya, "pungkasnya. (Dpr/Af)
