Tingkatkan PAD, DPRD Minta Pemkab Garap PBB Dengan Optimal
BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) meminta kepada Pemkab untuk menggarap pajaksecara optimal khususnya disektor Pajak bumi dan bangunan (PBB). Pasalnya, PAD selama ini masih rendah karena kurang optimalnya pemkab Rohil dalam menggarap Pajak PBB.
Demikian hal ini dikemukakan Anggota DPRD Rohil, Bachtiar SH, Jumat (19/2) di Bagansiapiapi. Rendahnya penggarapan disektor pajak PBB dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyebarluasan tentang pentingnya retrebusi PBB bagi pembangunan didaerah. Untuk itu pemkab Rohil harus melibatkan berbagai unsur perangkat daerah hingga ketingkat pedesaan untuk mensosialisasikan hal tersebut.
Jika masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik tentang pembayaran pajak PBB, maka sangat diyakini akan mampu mendongkrak peningkatan PAD. Dengan begitu, tentunya kita secara berlahan bisa mengurangi ketergantungan pendapatan daerah dari dana perimbangan DBH, "tutur Bachtiar.
Menurutnya, sebenarnya kita mampu meniru koat-kota besar seperti bogor dan kota lainnya. Dimana kalau kota-kota besar itu kesadaran masyrakatnya sangat tinggi akan pentingnya membayar retrebusi pakak PBB demi pembangunan daerah, hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintahnya dalam melakukan berbagai sosialisasi ketengah masyrakat, "ujarnya.
Politisi Partai Hanura ini juga mengingatkan Instansi terkait seperti Dispenda agar kedepannya lebih serius lagi dalam menggarap Pajak PBB. "kalau perlu kerahkan seluruh stafturun kelapangan untuk melakukan pemungutan, "sarannya Bachtiar.
"Intinya jangan malas memunggut ke masyarakat,itu sudah tugas mereka apalagi tentunya bagi setiap teknis kegiatannya pasti ada biaya bagi petugas tersebut. Ingat!!! Dana perimbangan yang diterima daerah sangat rendah, jadi jalan satu-satunya harus memanfaatkan PAD disektor pajak dan sektor lainnya, "pungkasnya. (Dpr/Af)
