Diduga Segan Sesama Aparat Hukum, KPK Diminta Periksa Pengadaan Lahan PN Pasir Pangaraian
ROKAN HULU-Diduga segan sesama aparat hukum, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera turun ke Rokan Hulu (Rohul) dan memeriksa dugaan korupsi pengadaan lahan Pengadilan Negeri (PN), Pasir Pangaraian-Rohul, sebab dinilai sudah sangat merugikan keuangan negera.
Aktifis Rohul, J. Tambunan, menyampaikan dana lahan PN Pasir Pangaraian tersebut yang bersumber dari dana APBN, diduga lebih Rp 1 M, sebelumnya Tahun 2011 lalu, Sekda Rohul menyuruh Kabag Tapem inisial Ysr, supaya mencarikan lahan untuk Polres Rohul, PN Pasir Pangaraian dan Kejari Pasir Pangaraian.
"Jadi lahan PN Pasir Pangaraian di belakang tower TVRI, Kejari Pasir Pangaraian di Pemda Rohul dan Polres Rohul di KM 9 Rambahsamo," ungkapnya.
Namun yang menjadi pertanyaan, lahan PN Pasir Pangaraian itu, tidak jadi dipakai, karena sesuai arahan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) kantor PN itu harus dipinggir jalan umum. "Maka saat diberilah lahan baru di Komplek di Pemkab Rohul dengan catatan lahan itu hibah dari pemerintah daerah," tutur J. Tambunan lagi.
Tapi Dipa PN Pasir Pangaraian yang berumber dari APBN, disinyalir dimainkan oknum pejabat Pemkab Rohul dan pejabat PN Pasir Pangaraian untuk kepentingan pribadi, "Informasinya dua pejabat PN Pasir Pangaraian harus pindah akibat tindakan itu, karena diduga telah menyalahi prosedur dan pangkatnyapun diturunkan," ungkap aktifis J. Tambunan Aktifis yang bergerak di bidang pengawasan Aparatur ini.
Untuk itu, diminta kepada KPK supaya turun ke Rohul untuk menyelidiki pengadaan lahan PN Pasir Pangaraian tersebut. "Karena sudah sering mendiskusikan ini dengan sejumlah aparat hukum di Rohul, kata mereka segan, karena sesama aparat hukum," terangnya lagi.
Ketika hal in,i dikonfirmasi dengan Humas PN Pasir Pangaraian Binsar Samosir, meminta dirinya akan berkoordinasi dengan Koodinator MA Wilayah Provinsi Riau dan meminta supaya wartawan tetap bersabar untuk mendapat data otentiknya.
"Kami minta supaya kawan-kawan wartawan bisa bersabar nanti saya koordinasikan dengan pihak MA RI Wilayah Riau," pungkasnya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.(dpr/raj)
