Soal Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Amril, Irwandi: Dinas Terkait Juga Harus Bertanggung Jawab
BENGKALIS, PORTALRIAU.COM - Terkait dugaan pemalsuan dokumen izin prinsip PT. Bumi Rupat Indah (BRI) yang telah mencatut tanda tangan orang nomor satu di Negeri Junjungan sangat disayangkan itu bisa terjadi.
Selain mencoreng nama baik Bupati juga menganggu jalanya roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis ini.
Demikian disampaikan Irwandi yang menyikapi permasalah pemalsuan tanda tanggan, sehingga Bupati Bengkalis Amril Mukminin merasa dirugikan dan harus melaporkan kasus tersebut ke Polisi.
Menurutnya, perkara ini sudah masuk kepolisi dan menjadi wewenang penegak hukum, dan yang dirugikan adalah orang nomor satu di negeri junjungan ini.
"Kok bisa izin prinsip diberikan kepada perusahaan sementara instansi serta dinas terkait mengaku tidak tahu?.. Saya yakin bang 'B', (sapaan terlapor red') teman kita juga tidak sepenuhnya salah,"ujar Irwandi, Senin (20/2/17).
Pria berbadan bonsor yang sehari-hari berprofesi sebagai lawyer inipun menilai instansi terkait (Dinas Pariwisata hingga perizinan red') sudah teledor dan juga harus bertanggung jawab.
Karena tambah Irwandi, terbitnya izin prinsip tersebut, pihak perusahan sebelumnya di haruskan melakukan pengurusan izin dan melalui mekanisme perizinan sesuai aturan yang ada.
"Dinas pasti tahu itu, mereka juga harus bertanggung jawab," tegasnya.
Disenggol sudut pandang hukum terkait permasalahan yang menimpa terhadap Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang merasa dirugikan lantaran tanda tangannya diduga dipalsukan terkait dokumen izin prinsip PT Bumi Rupat Indah hingga melaporkan kasus tersebut ke polisi, Irwandi menjelaskan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP.
"Dalam perkara ini perbuatan memalsukan surat seolah - olah surat itu asli hingga terbitlah izin prinsip dan di berikan kepada pihak perusahaan. Bila digunakan, izin tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum, ancaman hukuman penjara selama-lamanya enam tahun,"tukas Irwandi. (rgc/DPR)
