Terkait Dugaan Korupsi Percetakan Sawah, Kadis TPH Rohul Mengaku Sudah Pernah Diperiksa Jaksa
ROKAN HULU-Terkait dugaan korupsi percetakan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Rohul, Mubrizal, mengakui sudah pernah diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan, Kadis TPH Rohul, Mubrizal, di ruang kerjanya, Jumat, (1/4), saat berdialog dengan Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA-API), Provinsi Riau, Miswan.
Mubrizal, mengakui kalau dalam konteks percetakan sawah tersebut, waktu itu Kadisnya, Sri Hardono, sedangankan dirinya hanya menjabat sebagai sekretaris, kemudian tekhnisnya di tangani Sahrul.
"Untuk tekhnisnya yang mengetahui persoalan itu, Sahrul, sedangkan saya hanya sebagai sekretarisnya saja, jadi tidak mengetahuinya persisnya persoalan tersebut," tuturnya.
Kemudian, ketika hal ini dikonfirmasi dengan Tekhnisnya, Ka. Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan, Sahrul, kalau percetakan lahan tersebut, ada tiga kecamatan yakni, Rokan IV Koto, Kepenuhan dan Rambah Hilir.
"Itu program Bansos pak, memang ada yang dimanfaatkan ada yang tidak, luasnya sekitar 120 hektar dana bersumber dengan dana APBN, itu ada Kelompok Tani (Koptan)nya, hanya 50 persen yang bisa ditanami masyarakat, karena kultur petani kita saat ini,"ungkapnya.
Masih di tempat yang sama, Koordinator BARA-API Provinsi Riau, Miswan, mengaku kalau dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak Kejati Riau, sebab diakuinya, kalau dirinya sudah memiliki data awal yakni dari Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
"Kita sudah ada melakukan koordinasikan dengan pihak Kejati Provinsi Riau, terkait persoalan percetakan sawah tersebut, mudah-mudahan kedepan titik terangnya, bisa ditemukan, karena program yang sama juga ada seperti di Pelalawan dan Siak," paparnya.
Di waktu yang berbeda, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasir Pangaraian, Syafiruddin mengakaui kalau pihaknya tengah melidik percetakan sawah tersebut, sebab informasi dari masyarakat kalau percetakan ada persoalan.
"Kita tengah melidik hal tersebut, karena program pangan ini sebagai program nasional yang harus kita pantau dengan baik-baik," pungkasnya.
Ka. Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan, Dinas TPH Rohul Sahrul, berdialog Dengan Koordinator BARA-API Provinsi Riau, Miswan(dpr/adv/hms)
