Anggaran Dinas pendidikan ngaco
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah sibuk-sibuknya mencermati anggaran yang diajukan bawahannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Setelah memeriksa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dinilai banyak markup, Ahok baru selesai memeriksa anggaran Dinas Pendidikan.
"Rapat kemarin juga sama, di Dinas Pendidikan juga banyak yang enggak perlu. Udah gua coretin tuh, ngaco juga itu," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 20 November 2015.
Ahok berujar, dalam rencana anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, banyak honor yang “dimainkan” jajaran Dinas Pendidikan. "Yang masalah itu kegiatan-kegiatan yang honornya dimainin," ucapnya.
Ahok mencontohkan, seorang yang hanya dipekerjakan untuk mengoperasikan alat scanner selama empat hari menerima honor Rp 12 juta. "Pakai nama apa tenaga programmer? Padahal itu cuma buat scanner. Anak saya yang 9 tahun juga bisa melakukan itu. Terus bayarnya satuan Rp 400 ribu dikali jumlah hari dikali jumlah lokasi, sebelas lokasi. Gila!" tutur Ahok.
Menurut dia, ada juga tenaga yang dibayar hingga puluhan juta rupiah dalam sepekan. "Ada yang kerja enam hari dibayar Rp 57 juta. Terus begitu saya tekan angka kayak gitu, tipuan matematikanya, dia jawabnya, 'Oh, iya, Pak, salah, Pak.' Terus saya tanya, ‘Berarti tahun lalu juga sama dong ada juga?’ Dia jawab, 'Tahun lalu sudah enggak kita pakai, Pak.' Ya, sudah, santunlah jawabnya," ucap Ahok.
Selain itu, ujar Ahok, dalam kegiatan pelatihan juga banyak terdapat permainan penunjukan langsung yang dilakukan anak buahnya. "Misalnya ngajar orang bahasa Inggris, yang diundang 20 orang dengan dana di bawah Rp 200 juta. Tapi banyak sekali kegiatan lain yang angkanya sama, di bawah Rp 200 juta. Nah, makanya kayak-kayak gini mesti kita teliti," tutur Ahok.
Menurut Ahok, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk memperbaiki gedung dan fasilitas pendidikan yang rusak. "Perbaikan (sekolah) enggak masalah. Perbaikan saya minta digelondongin (pakai e-catalog). Saya enggak mau kontraktor abal-abal yang renovasi cuma Rp 1-2 miliar. Saya mau gabungin. Nanti yang masuk adalah BUMN. Sekali lelang, puluhan miliar, ratusan miliar bila perlu. Kalau dipecah sampai ratusan pemborong, itu satu orang pakai lima-sepuluh perusahaan. Jadi kacau-balau kayak kemarin," kata Ahok.
Ahok pun menegaskan akan segera membersihkan jajaran SKPD dari orang-orang yang mencoba “memainkan” anggaran. "Ini yang harus dibersihkan. Saya yakin, kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna, anggaran akan makin baik pada 2016- 2017," ucapnya.
Ahok tidak mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran, asalkan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. "Saya yakin orang Jakarta merasa Jakarta lebih baik. Walaupun penyerapan anggaran lebih sedikit, sungai-sungai semua dikeruk, disapu bersih. Kenapa? Karena dulu di dalamnya tidak kerja dengan benar. Lebih banyak uang ongkos ini, ongkos itu, beli komputer. Ujung-ujungnya buat orang, bukan belanja yang sesungguhnya. Dia bilang belanja langsung, tapi di dalamnya masih ada honor-honor," ujar Ahok.(dpr/win)
