• jakarta

• 2018-02-26 11:25:55

Hibah 

Jakarta, 26 Februari 2018- Portal riau.com. (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Polemik penyerahan dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo mulai disorot berbagai Organisasi Masyarakat di Gorontalo. Setelah Lembaga Anti Penyimpangan Provinsi Gorontalo, kini Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komda Gorontalo buka suara.

Ketua LP KPK Jasmin Ma’ruf kepada portal riau mengatakan bahwa penyerahan dana hibah kepada Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPD Kabupaten Boalemo perlu diperhatikan. Pasalnya, keabsahan dari kepengurusan KNPI DPD Kabupaten Boalemo harus dikaji kembali.

Menurut Jasmin dalam informasi yang diterimanya seperti apa yang dilansir dalam pemberitaan pada http://sultrakini.com/berita/menkumham-silahkan-proses-hukum-penggunaan-anggaran-knpi-rifai-darus , KNPI hasil Munas Papua tidaklah sah. Dimana saat ini SK Kemenkumham kepengurusan Rifai Darus sudah abash dan digugurkan.

“ SK Kemenkumham kepengurusan Fahd A Rafiq hasil kongres luar biasa di Jakarta dengan nomor AHU-0010877.AH.01.07 itu dengan sendirinya mengugurkan keabsahan SK Kemenkumham nomor AHU-001403.AH.01.07 untuk hasil kongres Papua dengan kepengurusan dipimpin Rifai Darus.” Kata Jasmin seperti yang dilansir dari sultrakini.com

Jasmin menambahkan bahwa, Kepengurusan KNPI Boalemo yang dipimpin oleh Wahyu Moridu adalah versi Rifai Darus yang SK Kemenkumhamnya sudah digugurkan.

“ Dengan terbitnya SK Kemenkumham hasil kongres luar biasa dijakarta itu berarti kepengurusan Fahd A Rafiq lah yang disahkan Pemerintah, sehingga saya secara kelembagaan yang mempunyai tupoksi untuk mengawasi 6kebijakan Pemerintah, mempertanyakan terkait pemberian dana hibah kepada organisasi yang tidak disahkan atau OKP yang tidak terdaftar di Pemerintahan. Oleh karena itu, saya menantang BPK untuk memeriksa Pemerintah Daeah Kabupaten Boalemo dalam hal ini BKAD yang notabene telah mencairkan dana hibah tersebut. ” Tambah Jasmin.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo Sunandar Bokings melalui Sekertaris Badan Syarifudin K. Lamusu mengatakan bahwa pencairan dana hibah KNPI yang dilakukan pihaknya sudah melalui mekanisme pencairan. Secara umumnya bahwa setiap pemohon tentu harus memasukan proposal permohonan dana hibah, yang kemudian diteruskan dengan verifikasi factual keberadaan dari pemohon.

“ Sebelumnya permohonan diajukan ke Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, yang kemudian oleh mereka (Dikpora,red) memverifikasi keberadaan organisasi tersebut dan mengeluarkan rekomendasi kelayakan kepada kami. Nah berdasarkan proposal, hasil verifikasi factual dan rekomendasi kelayakan itu diberikan, maka kami mengeluarkan telaah staf kepada Bupati untuk menyetujui pencairan dana hibah tersebut.” Jelas Syarifudin.

Dalam penelusuran portal riau terkait dengan terdaftar tidaknya KNPI DPD Kabupaten Boalemo Kepengurusan Wahyu Moridu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boalemo Hendrik Bano, melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Rams Bokings mengatakan bahwa KNPI diboalemo sudah terdaftar sejak Tahun 2004 silam. Namun ketika disinggung kelengkapan berkas6 terdaftarnya KNPI Kepengurusan Wahyu Moridu, Rams mengatakan bahwa saat ini baru Reorganisasi.

“ Mereka sementara mengurus kelengkapan berkas pendaftarannya dan itu sementara diurus oleh mereka (KNPI,red).” Tutup Rams.

Erwin