Mantan Sekjen nasdem menjalani sidang
Jakarta -Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Capella akan menjalani sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (9/11).
"Tidak ada persiapan khusus, kami hanya akan mendengarkan surat dakwaan dibacakan, dan siap untuk pemeriksaan perkara," kata pengacara Rio Capella, Maqdir Ismail melalui pesan singkat, Ahad (8/11).
Rio Capella menjadi tersangka kasus suap kepada anggota DPR terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung.
Namun Maqdir tidak mengetahui siapa saja fungsionaris Partai Nasdem yang akan menghadiri sidang perdana besok.
"Saya belum mendapat informasi mengenai kehadiran rekan-rekan Pak Patrice dari Partai Nasdem," tambah Maqdir.
Dalam kasus ini, Rio Capella diduga menerima uang Rp200 juta dari Evy Susanti untuk mengamankan perkara suaminya, Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho yang mendapatkan status tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD.
Uang diberikan oleh seorang perantara yang merupakan teman satu kampus Rio Capella, Fransisca Insani Rahesti alias Sisca yang pernah bekerja di kantor hukum OC Kaligis and associates.
Patrice Rio Capella disangkakan pasal 12 huruf a, huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman terhadap pelanggar pasal tersebut adalah penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara ditambah denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(dpr/erw)
