• Kab. Serge

• 2014-01-25 00:00:00

BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir telah menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi DPRD Rohil atas Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014. Pandangan ini di sampaikan pada rapat parnipurna DPRD Rohil, Kamis (23/1) di Bagansiapiapi.

Pandangan pemerintah daerah atas pandangan fraksi DPRD ini telah di sampaikan oleh Wakil Bupati Rohil, H. Suyatno, di depan Anggota DPRD Rohil yang di ketuai Nasrudin Hasan, serta di dampingi masing-masing wakil ketua, Jamiluddin, dan Ridwan.

Wakil Bupati Rohil, H. Suyatno, dalam pandangan terhadap pandangan fraksi DPRD dalam menyampaian rancangan APBD 2014 mengatakan, Penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap APBD 2014 merupakan inplementasi terhadap Perda No 1 tahun 2010 Pasal 10 0 ayat 1 dan 2 dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan Proses akhir pembicaraan tingkat I, dan Secara umum pandangan yg disampikan fraksi telah dijadikan perhatian.

"Pandangan terhadap fraksi Golkar Plus beberapa waktu lalu, tentang banjir yang melanda di beberappa daerah di Rohil, dan penanggulangi resiko bencana banjir, pemkab sudah menyusun tentang dok imitigasi bencana melalui dinas Sosial yang alokasi angaran tentang normalisasi sungai drainase di Rohil,"ujar Wabup.

Pemkab, tambahnya. Juga mencoba menyusun debid saluran buang di kec Bangko menuju Kecamatan Sinaboi, sehingga dapat menangulangi banjir di Bbagansiapiapi,"Lebih 1 bulan daerah kita terkena banjir, maka saat ini segala drainase baru telah di buka dari sungai bangko menuju sungai Sinaboi, jadi tidak menumpuk disungai pabrik yang ada di Bagansiapiapi,"ungkap Wabup.

Untuk pandangan Fraksi Demokrat, tambah Wabup. Tentang Pemerataan pembangunan infrastruktur disetiap daerah, pemerintah dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan, kepenghuluan telah di masukan ke dalam anggaran APBD,"Pemerataan pembangunan telah kita alokasi anggaran setiap kepenghulau Rp1 Miliar, dan dasar hasil Musrenbang dengan mlibatkan lurah dan penghulu juga sudahh dimasukan bersama Satker, dan holder DPRD yang bekerja sama dpt mengawasi pekerjaan konraktor, dan pengawasan pembangunan bukan taggujawab Pemda secara keseluruhan masyarakat,"ungkap Wabup.

Terhadap pandangan Fraksi PDI-P, tentang jalan kabupaten Rohil dalam daya tahan tidak kuat yang dilintasi kenderaan cepat rusak, maka pemkan telah meningkatkan kualitas perencanaan hingga pelaksanaa fisik, disamping itu pemerataan tenaga guru dan penempatan guru, Pemkab akan laksanakan evakusasi penyesuaian penempatan guru di setiap sekolah,"
Kita sependapat masih banyak guru yg mengajar di kota sementara di plosok sangat minum, maka Penerimaan guru sekolah swasata belum diangakat honor dan penyesuaian UMK, jumlah guru honor 6 ribu, dan gaji honor 700 ribu/bulan, maka anggaran dibutuhkan setiap tahun 50 miliar lebih,"rinci Wabup.

Dan Fraksi PBK, tentang peningkatan kualiatas keagaman dan untuk men datangkan tenaga pengajar nasional dalam tingkatkan bacaan quran, dan telah mnjadi perimbangan pembahasna lebih lanjut, namun upaya nyata pemkab sudah menyusun regulasi bidang penanaman modal menyangkut hak masyarakat.

"Kita akan coba susun draf regulasi 2014 yang mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk kesehatan masyarakat,"papar Wabup.

Mentara, Fraksi Kebangkinan Nasional Sejahtera, tentang pertibkan jadwal spesialis kesehatan dan BPJS,"pemerintah juga terus meningkatkan fasiltas kesehatan di beberapa pukesmas se kecamatan se Roohil,"llkata Wabup.(anto)