Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)  Rohul secara bertahap, terus lakukan pembenahan serta melakukan perbaikan data administrasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 16 kecamatan se Rohul.

Selain lengkapi fasilitas, sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dalam membayar objek pajak yang menjadi kewajibannya yakni PBB-P2. Itu sudah dilakukan, sejak diserahkanya secara resmi pengelolaan PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang (KPPPB) kepada Pemerintah Kabupaten Rohul, 1 Januari 2013 lalu.

Informasi Kepala DPKA Rohul, Jaharuddin SP MM melalui Kabid Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Afrizal SE MM , Selasa (30/9/2014) sore menyebutkan, pihaknya secara teknis sudah melakukan pembenahan terhadap perbaikan data administrasi PBB-P2 di 33 desa yang tersebar di Rohul.

Sekaligus melakukan sosialisasi ke lapangan dengan mengundang Kepala Desa, Aparat desa, Kolektor dan masyarakat setempat terhadap pengelolaan PBB P2 dan kebijakan Pemkab Rohul dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sector PBB-P2.

“Secara bertahap, tahun ini kita sudah melakukan sosialisasi di 33 desa dan melakukan perbaikan data administrasi data PBB-P2 yang selama ini desa tersebut  realisasi PBB P2 minim.Ternyata persoalannya, data PBB-P2 sebelum diserahkan pengelolaan Pemkab Rohul, terdapat kesalahan alamat, nama, objek pajak (OP) tak sesuai, OP ganda,”ucapnya.

Katanya, DPKA Rohul sudah memberikan pemahaman terhadap 33 desa tersebut terutama pada  aparat desa, kolektor dan Kepala desa dalam melakukan perbaikan data PBB-P2.Sehingga diharapkan kedepan realisasi penerimaan PBB-P2 di desa tersebut dapat meningkat.

“Pada peningkatan realisasi PBB-P2 di 33 desa itu, tergantung keseriusan aparat desa, kolektor yang ditunjuk dalam membenahi perbaikan data administrasi PBB-P2.Dengan sendirinya masyarakat akan tumbuh kesadarannya membayar kewajibannya kepada daerah,”terangnya.

Jelas Afrizal, bahwa setiap tahun secara berkesinambungan, DPKA Rohul akan lakukan sosialisasi di seluruh desa yang ada, dalam hal perbaikan data administrasi PBB-P2. Sehingga, dengan sendirinya, bila data PBB-P2 telah dibenahi sesuai dengan data lapangan, maka optimis realisasi PBB-P2 di Rohul meningkat drastis.

dirinya menghimbau agar pemerintah desa di Rohul, agar dapat menggali potensi yang ada, terutama objek pajak baru.Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwasanya PBB-P2 yang dibayarkan masyarakat itu, akan dikembalikan ke desa untuk pembangunan.

Dengan pengembalian dari PBB yang  sudah dibayarkan, dengan sistim bagi

hasil realisasi PBB P2 di desa itu, oleh Pemkab Rohul.

“Tahun ini, bagi hasil PBB-P2, 70 persen untuk pemerintah desa dan 30 persen untuk kabupaten.Sementara tahun 2013, realisasi PBB P2 dengan forsi terbalik yakni 70 persen untuk Pemerintah Kabupaten dan 30 persen untuk Desa.Penetapan bagi hasil ini, sebagai bentuk kepedulian Pemkab Rohul dalam memperhatikan pembangunan di desa serta memotivasi pemerintah desa untuk menggali potensi yang ada,”tuturnya