Honor Belum Di Bayar ,Kinerja Kelurahan Bagan Batu Kota Tidak Maksimal
Portalriau.com - BAGANBATU - Setiap kantor pelayanan masyarakat seperti, kantor camat, kantor desa, dan kantor lurah biasanya dibuka mulai jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah dari jam 08.00 hingga jam 15.00 Wib. Dan sepengetahuan khalayak ramai kantor apapun itu, baik itu swasta ataupun perusahaan juga tetap memberlakukan jam kerja seperti itu.
Namun, lain halnya pulak di Kecamatan Bagan Sinembah yang mana berdasarkan pantauan dilapangan menyebutkan bahwa, banyak kantor pelayanan masyarakat sering buka jam 09.00 Wib dan tutupnya jam 12.00 Wib termasuk kantor kelurahan Bagan Batu Kota yang membuat masyarakat banyak merasa kecewa akan hal tersebut.
Demikian hal itu dikatakan oleh salah satu warga Bagan Batu Kota yang hendak mengurus surat menyurat kepada wartawan, Selasa (14/10). Menurutnya, hal itu sudah sangat membuat masyarakat berang akan kinerja pihak kelurahan yang tidak maksimal. "Kita sangat kecewa dengan kinerja pihak kelurahan yang sering molor dari kerjaan yang sudah di percayakan oleh masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," katanya di Bagan Batu.
Disatu sisi, salah satu penyebab molornya pihak kelurahan dalam melayani masyarakat, menurut informasi yang berhasil dirangkum awak media dari sumber yang namanya tidak bersedia diublikasikan menyebutkan, kalau honor stafnya sudah bertahun tahun belum juga di bayarkan.
"Kalau masyarakat mengecam akan kinerja pihak kelurahan yang tidak maksimal, ya wajar saja. Karena, penyebabnya adalah honor stafnya itu, dari tahun 2011 hingga kini, beluma juga dibayarkan. Maka dari itu, wajar saja hal itu juga membuat mereka kerja setengah hati," tegasnya......."misran"...
/////////////////////////// Kejari Lirik SKPD dan Humas
Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Media Massa BAGANSIAPIAPI-
-Melihat banyaknya media yang merasakan kurang kondusifnya kontribusi yang diberikan pihak Kabupaten terhadap mereka yang telah memberikan pemberitaan yang maksimal, menjadikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) melirik Kehumasan Sekretariat Pemerintah Daerah.
Pasalnya, kuat dugaan dalam praktek pengelolaan dana publikasi media massa cenderung telah mengarah ke tindak pidana korupsi. Demikian hal itu dikatakan oleh Kepala Kejari Rohil, melalui Kasi Pidana Khusus Korupsi, Rulli, ketika dikonfirmasi, Senin (13/10) kemarin di Bagan Siapiapi.
Dikatakan, pihaknya akan serius dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Setiap ada temuan atau laporan akan ditindak lanjuti. "Kita serius dalam penindakan hukum, namun tak terlepas dari dukungan semua pihak, kalau ada temuan laporkan saja, jangan takut tidak kita tanggapi," ujar Kasi Pudsus itu seraya mengatakan, setiap penggunaan uang negara harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
Hal itu dilakukan sebutnya lagi, untuk menghindari kerugian kerugian negara sejauh ini. Diakuinya, sudah ada beberapa orang rekanan dari kepala biro perwakilan daerah yang mengeluh terkait praktek penggunaan uang publikasi media massa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga telah mengarah ke tindak pidana korupsi.
"Kemaren ada rekanan kawan kita jugak dari media, mereka mengeluh diduga banyak korupsi dalam sistem pembayaran dana koran, iklan, galeri dan advertorial itu kita tanggapi. Saat ini sedang mencari bukti untuk melakukan penyidikan lebih lanjut."terang Rulli.
Diketahui, untuk semua SKPD telah menganggarkan sejumlah dana dari Anggran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) yang dibunyikan sebagai pembayaran langganan media massa tetapi setiap waktu pembayaran pembayaran banyak diduga tak tepat sasaran alias pembayaran dilakukan kepada koran fiktif.
Kejari juga menjelaskan pihaknya akan mengupayakan penyidikan dugaan pembayaran Mar Up dana publikasi media massa yang dianggarkan di Sekretariat Daerah melalui Humas. Serta dengan oknum pelaksana yang diduga telah melakukan pungli terhadap penyandang jasa publikasi media massa.
....misran.....
