Kades di Rohul Diingatkan Tidak Terbitkan Legalitas Lahan di Hutlin
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Rohul diingatkan dengan tegas, agar tidak sekali-kali mengeluarkan legalitas bentuk apaun, di kawasan Hutan Lindung (hutlin) karena resikonya sangat berat serta bisa berhadapan dengan hukum.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Kehuatan dan Perkebunan (Dishutbun) Rohul, Ari Ardian Nasution S.Hut di ruang kerjanya, Senin (15/9/2014).
Kata Ari, dalam UU Nomor 41 tahun 1999 cukup jelas, jika ada yang mengelola dan memanfaat hutan lindung dengan sengaja akan berhadapan dengan hukum bahkan bisa mendapat ganjaran penjara, namun di Kabupaten Rohul masih terdengar ada oknum kades coba-coba mengeluarkan Surat Keterangan Lahan (SKL) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) padahal statusnya hutan lindung.
“Kita memiliki dua kawasan hutlin, dan yang paling dipantau yakni Bukti Suligi dan Mahato.Aparat desa sudah seharusnya memberi pemahaman pada masyarakat supaya hutan lindung jangan dijamah, bukan malah membuat legalitas, kita akan turun kelapangan untuk memetakan itu,”himbaunya.
Kata Ari lagi, sesuai data Dishutbun Rohul yang berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), untuk jumlah kawasan hutan di 16 Kecamatan se Rohul seluas 250 973,39 hektar, sedangkan untuk luasan hutan lindung sekitar 23.731,29 hektar.
Namun Ari menyadari, dengan minimnya personil jadi kendala jika turun kelapangan, tentu semua pihak harus terlibat untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung, sebab jika terjadi pembalakan secara liar itu efeknya akan timbul pada masyarakat itu sendiri. (Alfian)
