• 2013-06-29 00:00:00

Pekanbaru, Portalriau - Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru siap tindaklanjuti dugaan pungutan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 8 Pekanbaru yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Riau. Bahkan, jika memang terbukti ada oknum guru yang terlibat, Disdik mengancam akan memberikan sanksi tegas.

"Kalau memang ada kita akan lihat kebenarannya," ungkap Kepala Disdik Pekanbaru, Prof Dr Zulfadil SE MBA kepada wartawan, Jumat (28/6). Menurut dia, jika ada sekolah yang terbukti meloloskan siswa lewat jalur sisipan atau dengan memungut uang, maka Disdik akan mengusulkan kepada walikota agar mencopot kepala sekolahnya.

Sampai saat ini, Disdik mengaku belum menerima laporan dari Ombudsman terkait dugaan adanya guru yang melakukan pungutan di SMAN 8. Jika sudah ada laporan, pihaknya akan segera bertindak. Tak hanya Ombudsman, Disdik juga terbuka pada laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB empat hari lalu.

Menurut Zulfadil, dirinya sudah menegaskan agar sekolah-sekolah jangan membuat aturan sendiri terkait PPDB ini. Menurutnya, Peraturan Walikota (Perwako) sudah dibuat sebagai landasan sekolah dalam menerima peserta didik baru. Artinya, sekolah tidak diperkenankan membuat kebijakan yang justru bertentangan dengan Perwako tersebut.

Untuk mencegah kecurangan Zulfadil mengaku telah bekoordinasi dengan pengawas agar mendatangi sekolah-sekolah kemarin. Tujuannya untuk mengawasi apakah ada sekolah yang menerima peserta didik baru diluar ketentuan resmi PPDB. Apalagi, setelah masa pendaftaran kemarin, diketahui ada beberapa sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. Hal ini disebabkan tak terpenuhinya kuota jalur anak tempatan dan jalur akan berprestasi.

"Hingga saat ini yang paling banyak kosong adalah jalur tempatan dan anak prestasi. Nantinya, yang kosong akan diisi lagi dengan pendaftar jalur reguler. Saat ini panitia masih tetap melakukan perangkingan untuk mengisi kekurangan tersebut," paparnya. Karena itu, pengawas diminta ke sekolah karena pada kondisi ini rawan penyelewengan. Disdik kuatir kekosongan kuota ini dimanfaatkan sekolah untuk memasukkan pendaftar sisipan.

Disdik juga meminta pengawas agar jangan kaku dengan hanya memeriksa jalur anak tempatan serta anak berprestasi. Data jalur anak guru serta jalur luar kota pun penting untuk diawasi. Karena mungkin saja ada sekolah yang memanfaatkan kekosongan kuota di jalur ini untuk menerima anak dengan meminta uang. "Kalau memang ada pelanggaran, anak yang mendaftar juga akan dibatalkan penerimaannya," tutur Kadisdik.

Dalam kesempatan itu, Kadisdik juga menegaskan bahwa sistem PPDB online sebenarnya mampu memperkecil terjadinya tindak curang dalam penerimaan siswa baru. Misalnya saja, pendaftar tidak diperkenankan mendaftar dua kali. Karena, kalau mendaftar dua kali, komputer sistem PPDB otomatis  akan menginformasi duplikasi aplikasi pendaftaran.

Kadisdik pun mengkritisi adanya informasi sekolah yang menutup pendaftaran jalur anak tempatan sebelum jadwal yang ditetapkan. Informasi yang diperoleh wartawan, kejadian ini dialami seorang pendaftar di SMPN 17 Pekanbaru. "Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan. Kalaupun sudah melebihi kuota, pendaftaran tetap harus dibuka," kata dia. Jika memang jumlah pendaftar melebihi kuota, akan diberlakukan sistem perangkingan berdasarkan nilai.

Selain itu, kepada orang tua murid, bagi yang ketahuan memasukkan anak menggunakan Kartu Keluarga (KK) palsu, Disdik akan membatalkan penerimaan. Anak yang bersangkutan juga akan dikeluarkan. Kadisdik mengakui ada masyarakat yang mencoba menipu data menggunakan KK palsu. Tapi, karena panitia di sekolah teliti dan curiga dengan KK itu, akhirnya dipastikan ke kecamatan. "Setelah dikonfirmasi ke kecamatan diketahui KK yang dipakai palsu. Berkas pendaftar yang melakukan itupun ditolak," ungkapnya. (*)