Masyarakat Desak APBD Bengkalis Segera Disahkan

Masyarakat mulai jenuh dengan dagelan yang dipertontonkan para wakil rakyat. Kisruh tampuk pimpinan yang berimbas ke berbagai persoalan, termasuk pengesahan anggaran 2014, dinilai telah merugikan banyak pihak. Terutama masyarakat kecil yang berada di Pulau Bengkalis masih sanagt bergantung kepada APBD.


Bukan rahasia umum lagi, keterlambatan pengesahan APBD 2014 erat kaitannya dengan persoalan yang terjadi di internal DPRD itu sendiri. Segera selesaikan persoalan internal, karena ada kewajiban dan tanggungjawab yang lebih besar dari sekadar persoalan internal itu, ujar Ketua Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan, Abu Samah, Jumat (14/2).


Selama ini (priode kepemimpinan Herliyan-Suayatno) anggaran disahkan pada bulan Januari, satu kali pernah disahkan awal Februari. Tapi untuk tahun 2014 ini, boleh dikatakan paling lambat dari pengesahan sebelum-sebelumnya.


Kami sebagai masyarakat kecil masih sangat tergantung kepada APBD. Ketika anggaran sudah disahkan, proyek-proyek mulai dikerjakan maka masyarakat kecil di kampung-kampung bisa menumpang kerja. Tapi kalau lambat seperti ini, kami yang paling merasakan dampaknya,keluh Abu Samah.


Dirinya sempat menghubungi salah serorang anggota DPRD menanyakan tentang kapan anggaran disahkan. Jawaban yang disampaikan anggota dewan tersebut jadwal ketuk palu belum bisa dipastikan, karena masih ada sebagian anggota dewan yang belum sepakat dengan materi APBD.Verifiasi ke Gubernur


Terpisah Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Khairul Saleh, berharap Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh menerbitkan Perbup terkait pengesahan APBD Bengkalis. Tanpa persetujuan dewan, APBD tetap bisa disahkan dan diverifikasi langsung ke Gubernur Riau.


Kalau memang tidak jelas kapan anggaran disahkan dan masih saja bersikeras dengan persoalan internal mereka (DPRD), sebagai Bupati terbitkan Perbup saja. Masyarakat lebih membutuhkan ketimbang sekumpulan anggota dewan,ujar Khairul Saleh.


Tokoh muda yang akrab disapa Atah menambahkan, DPRD Bengkalis sebetulnya punya kepentingan yang sangat besar terhadap APBD. Terlebih anggaran yang dibahas adalah anggaran terakhir sebelum mereka lengser dari anggota dewan.


Kalau saya lihat, kawan-kawan di dewan itu memang ogah-ogahan membahas APBD, karena persoalan di inernal mereka. Tapi mau tak mau kawan-kawan juga harus membahasnya, karena ada kepentingan mereka di sana. Ya ketimbang berlama-lama kita sarankan langsung diverifikasi ke Gubernur saja,saran Atah.(gr/red)

 

Berita Terkait

PHR Temukan Harta Karun Baru, Sumur TOPI-002 Hasilkan 795 Barel Minyak Per Hari

DURI, Portalriau.com--28 April 2026 – Di tengah tantangan penurunan produksi alami di lapangan minyak Blok Rokan, SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) justru…...

Di bocorkan warga Ini nama nama BD Narkoba di Bilah Hulu.Kapolres diminta bertindak

Labuhanbatu. Peredaran narkoba jenis Sabu sabu belum juga musnah dari bumi Labuhanbatu, entah apa yang menyebabkan hal tersebut, apakah lambannya penanganan penegak hukum, ketidak pedulian…...

PHR Santuni 50 Dhuafa dan Tuntaskan Solusi Banjir serta Jalan Rusak di South Bekasap

BENGKALIS, Portalriau.com---24 April 2026 – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyalurkan santunan kepada 50 dhuafa di Kelurahan Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, sebagai bagian dari syukuran…...

Tokoh Masyarakat Apresiasi Kinerja Kapolres Rohil, Cepat Tanggap Tangani Persoalan di Panipahan

Rokan Hilir –Portalriau.com--- Tokoh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, H. Fuad dan H. Samsul, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Rokan Hilir atas kinerja cepat dan tanggap dalam…...

KAPOLRES ROHIL BERSAMA UPIKA PANIPAHAN GELAR PENANAMAN POHON DALAM RANGKA HARI BUMI SEDUNIA

Rokan Hilir – Portalriau.com--Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H. bersama unsur UPIKA Panipahan melaksanakan kegiatan penanaman…...