Paripurna Hasil Reses Anggota DPRD Rohul Aspirasi Didominasi Pembangunan Jalan Serta Jembatan
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Kegiatan rapat paripurna pada pembukaan Masa Sidang II Tahun 2015 sekaligus Penyampaian Hasil Reses anggota DPRD Rohul di Aula Gedung DPRD Rohul, Selasa (6/1/2015), penyampaian reses didominasi permintaan pembangunan jalan serta jembatan
Paripurna dihadiri 34 anggota DPRD dari 45 Anggota DPRD Rohul, dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Gerindra Abdul Muas, sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri Sekda Rohul, Ir.Damri Harun, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan lainnya.
Dari penyampaian reses di Dapil I Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba serta Kecamatan Rambah, dibacakan Anggota DPRD dari Partai Demokrat Ermiyanti. Dimana hasil reses ada 89 aspirasi rakyat baik bangunan infrastruktur jalan, jembatan gedung kesehatan, fasilitas kesehatan, semenisasi.
Lalu, di Dapil II Tambusai, Tambusai Utara, disampaikan Anggota DPRD dari Partai Demokrat Kelmi Ambri, serta aspirasi masyarakat masih berkutat dalam pembangunan jalan dan jembatan, juga termasuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, dari Dapil III meliputi Kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam dan Kunto Darussalam disampaikan Mukhsin dari Partai PPP, selain pembangunan jalan dan jembatan, juga pembangunan turap, masjid, juga fasilitas pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Seterusny, dari Dapil IV, Ujung Batu, Tandun, Kabun, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, aspirasi disampaikan Nono Patria dari Parti Golkar, infrastruktur jalan dari desa ke ibukota kecamatan, rumah layak huni jembatan dan program lainnya.
“Bahwa selama ini, reses hanya kumpul-kumpul antara anggota dewan dengan masyarakat, tapi pemerintah belum melaksanakannya dengan maksimal," terang Nono
Nono yang juga Politisi Partai Golkar Rokan Hulu, reses itu diatur dalam undang-undang, jadi Kepala Badan Perencana Daerah (Bapeda) Rohul harus menyimak ini dengan benar.
Sekda Rohul, Damri Harun mengatakan, keuangan daerah sangat terbatas, diperkirakan kebutuhan pembangunan di Rokan Hulu ini mencapai Rp 4 triliun setiap tahunnya.
“Di APBD kita, hanya Rp 1,5 miliar setiap tahunnya. Sehingga pemerintah harus melaksankan program yang lebih diprioritaskan, hasil reses sudah cukup bagus, karena kita juga belum melaksanakan Musrenbang, nanti ini akan kita analisa dan kita susun mana yang lebih prioritas untuk dibangun,”tegas Damri Harun.
Jelasnya , dari hasil reses nantinya disingkronkan dengan Musrenbang, pemerintah siap melaksanakan pembangunan, tapi anggaran Rokan Hulu sangat terbatas. “Sehingga harus ada skala prioritas,”ucapnya. (Alfian/MPR)
