Pasca Pemberhentian Pendamping Desa 49 Pengurus UED-SP di Rohul Ikuti Rakor
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Pasca pemberhentian pendamping desa dari Provinsi Riau untuk program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rohul, 49 pengurus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) UED-SP di Hotel Gelora Bhakti Pasir. Pangaraian.
Informasi epala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rohu, Drs Budhia Kasino, Rakor UED-SP digelar pasca pemberhentian tenaga pendampingan dari Gubernur Riau Anas Mamun yang kini masih tahap inventarisasi.
“Melalui rakor, berharap nantinya tenaga pendamping dari Provinsi Riau masih ditugaskan agar dana di desa tidak hilang. Karena tanpa adanya tenaga pendamping kita khawatirkan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan,”terang Budhia Kasino, Kamis (18/9/2014).
Setelah dilakukan pemutusan kontrak bagi pendamping desa, nantinya akan diajukan ke Pemkab Rohul, agar dana baik dari Kabupaten Rohul serta Provinsi Riau masih tetap aman. Karena, mereka tidak lagi berhak masuk ke desa,” Kita mencoba memfalisitasi mereka, kini sedangkan kita ajukan sekitar 36 orang ke Bupati Rohul,”ucapnya.
Apalagi jelas Budhia Kasino, sebagai pendamping UED-SP yang telah bekerja 2 tahun kemampuan mereka sudah teruji. Karena total anggaran pada lembaga mikro ekonomi desa yang dikelola Rp18 miliar, sedangkan transaski hingga kini sudah mencapai Rp30 miliar.”Kita telah ajukan pendamping di anggaran perubahan 2014, dan untuk sementara waktu yang menghandelnya yakni fasilitasor kabupaten serta kecamatan,” terang Budhia.
Katanya lagi, saat ini tergantung kondisi dari keuangan daerah ini. Dan melalui rakor, disampaikan Budhia, agar inventarisasi problem, termasuk seluruh keluhan ditampung. Dirinya berharap agar pendamping desa tetap ada , sehingga lembaga Mikro di Rohul akan tetap berkembang sesuai dengan potensi desa . “Saya optimis, tahun 2015 mendatang seluruh desa di Rohul sudah menjadi BUMDes,”harapnya
Sedangkan dikatakan Koordinator BUMDes dan UED-SP Rohul, Syamzaimar mengakui, dengan diputusnya kontrak kerja pendamping dari provinsi kini terjadi kefakuman. Sehingga saat ini fasilitator dan asisiten terpaksa turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan. “Kita khawatir tanpa adanya pendampingan dan pengawasan akan terjadi stagnan dan mengalami tunggakan yang tinggi. Melalui rakor ini, kita lakukan identifikasi terhadap segala permasalahan yang ada,”jelas Syamzaimar.
Menurut Syamzaimar, pendamping sudah bekerja sejak tahun 2005. Dimana mereka bertugas memfaslitasi sekaligus mengawasi di lapangan, dan karena keuletan antara pengelola dan pengawas, perkembangan dan UED-SP di Rohul kini sudah berkembag jadi Rp60 miliar, sementara saat ini keuntungan mencapi Rp9 miliar dengan operasional dan bersihnya Rp4 miliar. (Hendra)
