Pemberian Bantuan Perumahan Warga, Gubri Minta Selektif
BAGANSIAPIAPI - H Annas Maamun sebelumnya saat ia menjabat Bupati Rohil gencar memberi bantuan rumah kepada keluarga yang tidak mampu, namun pemberian bantuan seperti itu sangat rawan di manipulasi oleh oknum warga yang pura-pura mengaku miskin. Untuk itu dirinya minta kepada pihak terkait selektif.
Penegasan itu disampaikan Gubri H Annas Maamun, saat memeberikan sambutan pada acara pelantikan wakil bupati Rohil sabtu (12/7) lalu di Bagansiapiapi. Dalam hal ini Gubri mintai kejelasan mengenai penghuni bantuan rumah dari Pemkab Rohil itu.
Menurut Gubri, berdasarkan survei dan laporan dilapangan yang dilakukan warga dan aparatnya selama ini ada indikasi sejumlah oknum warga yang pura-pura tidak mampu dengan harapan mendapat bantuan perumahan dari program yang di canangkan Pemkab Rohil maupun program bantuan lainnya.
Padahal, katanya oknum itu memiliki rumah maupun lahan. Namun karena kepandaian mereka mencari peluang, mereka berpura-pura miskin dan tahan hidup layaknya orang kurang mampu dengan harapan mendapat bantuan yang diberikan.
Ironisnya lagi ada informasi yang menyebutkan kalau lahan dan perumahan yang mereka miliki itu di sewakan ke warga lain. Mereka bersedia hidup susah demi mendapatkan rezeki nomplok yang mereka idam-idamkan,ada juga yang dapat beristri dua kedua istrinya mendapatkan bahkan bersebelahan, ungkap H Annas Maamun.
Untuk itu, sebut Gubri ,agar ada ketegasan hukum dari Pemkab Rohil mengenai pemberian bantuan perumahan untuk warga kurang mampu. Persyaratan yang diberlakukan saat ini masih perlu di perkuat dengan perjanjian hitam diatas putih yang di sertai materai, agar oknum warga yang mengaku miskin itu bisa diminta pertanggung jawaban secara hukum.
Beberapa waktu lalu, ada laporan dari warga mengenai ada oknum warga lainnya penerima bantuan ternyata memiliki rumah dan lahan. Setelah di kroscek, ternyata benar. Bantuan yang akan diberikan langsung di batalkan. Sayangnya hal ini belum memberi efek jera ke oknum lainnya. Kita harap dengan adanya ketegasan hitam diatas putih, mereka yang bermain bisa berhadapan dengan hukum, tegas Annas.
Seiring dengan usulan itu, Gubri akan menegaskan kepada penghulu dan perangkatnya serta OMS maupun elemen masyarakat lainnya melalui bupati disetiap daerah untuk benar-benar dalam melakukan pendataan warga kurang mampu.
Yang lebih tahu kondisi warga masing-masing yaitu penghulu dan perangkat OMS dan elemen masyarakat lainnya. Saya harap dalam melakukan pendataannya untuk benar-benar akurat. Jangan sampai bermain dan harus diseleksi sebaik mungkin, tukasnya.(anto)
