Wakil Bupati Siak Alfedri Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta
Portalriau.com - JAKARTA - Wakil Bupati Siak Alfedri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertempat di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (4/8/16). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat pemerintah daerah baik gubernur, wali kota, maupun bupati di seluruh Indonesia. Bahkan, para menteri kabinet kerja pun turut hadir.
Wakil Bupati Siak Alfedri usai acara, saat di jumpai menceritakan arahan presiden tentang penyusunan inflasi daerah. Pertama, kita diharapkan untuk meningkat pertumbuhan ekonomi. Tapi disatu sisi kita harus mengupayakan untuk menekan inflasi.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa menekan inflasi menurutnya tidak akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kita didorong untuk melakukan percepatan realisasi anggaran. Karena masih ada kas daerah sebesar 217 Triliun se Indonesi. oleh karena itu Pak Jokowi mendesak pemerintah daerah segera menggunakan anggaran yang ada.
Antisipasi pangan dengan cara menjaga stok barang terutama yang besar pengaruhnya terhadap inflasi seperti beras, bawang merah, cabe merah dan daging sapi maupun daging ayam semuanya agar bisa di jaga stok yang tersedia.
Kerjasama antar daerah juga membantu mengurangi inflasi, salah satunya dengan saling bantu untuk meningkatkan distribusi barang antar daerah. Kitakan sudah ada kerjasama antar daerah tersebut, seperti Pekan Sekawan, dan Siak Bedelau. Kerjasama ini dapat meningkatkan produksi antara daerah. Misalnya di Kampar produksi bawangnya tinggi bisa memasok bawang ke Siak.
Pada acara itu diumumkan bahwa Kabupaten Siak masuk dalam 10 besar se Indonesia sebagai daerah yang masih memiliki anggaran besar di dalam kas daerahnya.
Rakornas PPID merupakan salah satu pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk membahas tentang inflasi tersebut, yang di selenggarakan setiap tahun dan untuk tahun 2016 ini merupakan perhelatan ke-7 dan mengangkat tema "Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna Mempercepat Infrastuktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan”.
Sebagai agenda tahunan, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan untuk provinsi dan daerah/kota yang bisa menjaga inflasi dengan baik berdasarkan penilaian yang telah ditentukan. (DPR/Humas)
