66 Tenaga Medis Ikuti Studi Ehra
BENGKALIS – Sebanyak 66 tenaga medis dari Puskesmas dan 50 petugas paramedic mengikuti pelatihan studi Enviromental Health Risk Assessmen (EHRA). Kegiatan yang dibuka di lantai II Kantor Bupati Bengkalis ini merupakan program percepatan pembangunan sanitasi dan pemukiman (PPSP) di Kabupaten Bengkalis.
“Masalah sanitasi harus menjadi perhatian serius. Sebab buruknya kondisi sanitasi berdampak pada aspek kehidupan dan menurutnya kualitas hidup masyarakat,” demikian diungkapkan Asisten III Setda Bengkalis, Hermanto saat membuka pelatihan EHRA, Kamis (1/10/2015).
Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi melalui perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten. Kehadiran Pokja sanitasi ini nantinya akan menyusun buku putih sanitasi dan strategi sanitasi kabupaten.
“Untuk menghasilkan strategi sanitasi kabupaten, maka perlu pemetaan situasi wilayah yang baik, sehingga dapat diperoleh informasi lengkap, akurat dan mutakhir tentang kondisi sanitasi baik menyangkut aspek teknis dan non teknis melalui study EHRA,” ujar Hermanto.
Dikatakan Hermanto, study EHRA atau studi penilaian resiko kesehatan lingkungan, merupakan kegiatan survei partisipasif untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta prilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Meliputi sumber air minum, layakan pembuangan sampah, jamban saluran pembuangan air limbah rumah tangga, serta prilaku buang air bersih, praktek curi tangan pakai sabun.
Metode EHRA mencakup kegiatan seperti pengumpulan data, sampling, dan analisis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pengamatan/observasi. Sedangkan respondennya adalah ibu (perempuan menikah atau janda) berusia antara 18–60 tahun. Waktu survei study EHRA dilakukan selama lima hari, setiap desa sebanyak 40 responden.
Lebih lanjut Hermanto minta kepada sanitarian Puskesmas sebagai supervisor dan Enumerator sebagai pelaksana survey, diminta untuk bekerja serius selama di lapangan. Langkah ini penting, agar hasil survei nantinya bisa dijadikan acuan dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup.(dpr/adi)
