Anggaran Minim, Program Rawat Inap KK-KTP Kelas III di RSUD Rohul Dihentikan Sementara
ROKAN HULU-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu (Rohul), mulai 1 juli 2016 menghentikan sementara waktu pelayanan rawat inap pasien kurang mampu di kelas III dengan menggunakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KK-KTP).
Minimnya anggaran daerah serta belum dibayarkanya klaim tahun lalu, menjadi alasan utama dihentikanya program tersebut sementara waktu. Meski pelayanan rawat inap kelas III gratis degan menggunakan KK-KTP dihentikan sementara, RSUD Rohul masih tetap melayani Pelayalanan program Jamksesda.
" Ya benar, kita terpksa menghentikan sementara waktu pelayanan program Rawatan KK-KTP sampai ada kepastian dari Dinkes, apakah program itu tetap dilanjutkan atau tidak," ujar Plt Direktur Utama RSUD Rohul Yaqub, Rabu (13/7) di Pasir Pengaraian.
Yaqub menjelaskan, sesuai informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes), anggaran program rawat inap masayrakat kurang mampu dengan menggunakan KK-KTP tahun 2016 sudah habis di akhir juni 2016, ssementara untuk klaim program tahun lalu, Dinkes Rohul belum membayarkan Klaim porgram tersebut senilai Rp 4.8 M.
Akibat tidak dibayarkanya klaim tahun lalu tersebut, lanjut Yaqub, RSUD kini terbelit hutang khusunya untuk pengadaan obat-obatan, bahkan menurutnya, sebagian distributor obat, sementara waktu tidak lagi mensuplai obat-obatanke RSUD karena hutang obat 2015 yang belum dibayarkan
"kita butuh kepastian apakah program KK-KTP itu masih dianggarkan di APBD Perubahan atau tidak, tetapi untuk sementara waktu kita tidak melayani dulu program KK-KTP karena dinkes menyatakan anggaranya sudah habis. jika nantinya ada kejelasan dari dinas kesehatan maka akan kita buka kembali," beber Yaqub.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kadinkes Rohul,Grefino Dahilardy menjelaskan, dana Klaim program pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan KK-KTP, baik di Puskesmas dan RSUD memang di tumpangkan di Dinas Kesehatan.
Menurutnya, dalam program ini Diskes Rohul hanya bertindak sebagai verivikator dalam membantu RSUD memverifikasi klaim dana itu untuk diajukan ke DPPKA. "Namun karena defisit anggaran Daerah, dana tersebut dipangkas dari Rp 12 miliar menjadi Rp 3,5 M pada tahun 2016, dengan asumsi akan kita usulkan kembali pada APBD Perubahan 2016" jelas Grefino
Grefino Menegaskan, kebijakan menghentikan sementara waktu pelayanan Rawat Inap Kelas III Gratis KK-KTP merupakan kebijakan Internal RSUD Rohul bukan Instruksi dari Dinkes,
Meskipun demikian, Grefino memhami kebijakan yang diambil RSUD, mengingat situasi keuangan RSUD serta adanya klaim tahun lalu yang belum dibayarkan pemerintah."kita sudah laporkan persoalan ini ke Plt Bupati dan kita juga sudah buat telaahnya, dalam waktu persoalan dekat akan dibahas dan di singkronkan di apbd perubahan 2016 atau 2017," jelas Grefino
Meski pelayanan program pelayanan kesehatan rawat inap kelas III dengan menggunakan KK dan KTP di RSUD Rohul, dihentikan sementara, namun Grefino memastikan, program tersebut tetap bisa dilayani di puskesmas.(dpr/raj)
