• Kesehatan

• Admin
• 2012-12-28 00:00:00

BENGKALIS, PORTALRIAU.COM -  Delapan elemen masyarakat di Bengkalis memberikan 7 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk mengatasi persoalan penyakit masyarakat (pekat) khususnya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Bengkalis.

Ketujuh rekomendasi tersebut disampaikan dalam penutupan kegiatan Seminar Penanggulangan PSK dan Pencegahan HIV/AIDS Kabupaten Bengkalis ditaja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, di Aula Kantor Satpol PP Bengkalis, Jum’at (27/12/12).

Rekomendasi tersebut disampaikan secara bersama oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis, Dewan Dakwah Islam (DDI) Kabupaten Bengkalis, Lembaga Adat Melayu (LAM), Akademisi, Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Komisi Penganggulangan AIDS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Adapun 7 rekomendasi itu antara lain, menutup lokalisasi, Dinsos Kabupaten Bengkalis membangun sarana untuk pembinaan PSK atau Pekat, seluruh warnet membuka pembatas atau sekat ruangan dan membatasi waktu operasi sampai pukul 23.00 WIB.

Kemudian direkomendasikan, adanya kerjasama dan koordinasi terpadu antar instansi terkait, organisasi dan pemuka masyarakat dalam penanggulangan PSK dan penyebaran penyakit HIV/AIDS (pekat). Selanjutnya, agar menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penanggulangan PSK dan pencegahan HIV/AIDS. Sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (pekat) sampai ke desa-desa.

Dan rekomendasi lainnya adalah untuk PMI Bengkalis, bagi peserta yang mendonorkan darah menanyakan faktor resiko terlebih dahulu. Terakhir, kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan mubaligh untuk menyampaikan masalah HIV/AIDS pada setiap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis Zulfan Herry saat menyampaikan kata sambutan sekaligus menutup kegiatan seminar tersebut mengungkapkan, upaya menanggulangi keberadaan PSK dan penyebaran HIV/AIDS harus dilakukan secara terpadu, tidak semata-mata bertumpu kepada pemerintah.

Seluruh stake holder juga harus terlibat dan secara bersama-sama menanggulangi persoalan PSK atau penyebaran HIV/AIDS (pekat) yang sudah menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat.

“Seperti menutup lokalisasi tidak semudah membalik telapak tangan. Adanya lokalisasi ada plus minus yang dihadapi. Akan tetapi, kedepan bagaimana kita bisa meminimalisir mungkin keberadaan PSK atau pekat. Sehingga mereka tidak bebas berkeliaran dan keberadaannya dapat selalu dipantau. Yang paling penting, upaya ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah, seluruh komponen masyarakat harus terpadu dan bekerjasama secara sinergi untuk menanggulangi persoalan ini. Apabila dilakukan bersama-sama, kita yakin upaya meminimalisir itu dapat dicapai,” papar pria yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Bidang SDM Kabupaten Bengkalis ini.(redaksi)

(Riauterkini.com)