Pantau Penggunaan Dana ADD, BPK Harus Tegur Penghulu
Portalriau.com - BAGANSIAPIAPI - pemerintah Kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) meminta Badan permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) untuk ikut memantau penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini sudah mulai dijalankan oleh tiap-tiap kepenghuluan. oleh sebab itu BPK dan bendahara jangan dianggap Datuk penghulu sebagai pelaksana kegiatan sebagai Musuh, namun harus tetap kompak. Jika ada yang menyalahi aturan tolong dilakukan peneguran, sehingga dana tersebut tidak disalahgunakan.
Demikian dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir Drs H Surya Arfan Msi saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) ADD dan sosialisasi PP No 43 tentang pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, di Hotel Grand, Kamis (9/7) di Bagansiapiapi.
Dikatakan Surya Arfan, BPK merupakan pengawas pelaksanaan Kegiatan Datuk penghulu. Untuk itu diharapkan perannya dengan baik. "jangan sempat BPK dan penghulu bekerjasama membuat kesalahan dalam menggunakan dana ADD, karena akibatnya akan fatal. Dana ADD ini menjadi soratan Publik, karena dananya berasal dari Pusat, Tidak tertutup kemungkinan penggunaan Anggaran tersebut dipantau oleh Komisi pemberantas Korupsi (KPK), "Pesannya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Rohil ini juga meminta jika ditemukan permasalahan atau penyimpangan segera lakukan perbaikan. Selain itu jika ada permaslaahan janganlah melapor kepihak Luar. "semua Ada prosedurnya, laporkan keinternal dulu, kalau bisi diperbaiki ya kita perbaiki yang tidak boleh itu salah lalu dibiarkan, "ujar Surya Arfan.
Untuk besaran dana ini menurut Sekda bervariasi semua tergantung letak wilayah serta jumlah penduduk, bahkan ada yang mendapatkan 1 Milyar lebih dan juga ada yang dibawah 1 milyar. Dari total 178 desa baru 109 yang bisa dicairkan pada tahap Pertama. sedangkan 69 kepenghuluan masih ada kendala dalam penyelesaikan administrasi. “69 desa kita pending, artinya ada administrasi masih kurang. namun, kita berharap untuk bisa dipenuhi sesegera mungkin, "katanya.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) H Jasrianto S Sos mengatakan, Bimtek ini khusus diikuti oleh BPK dan Bendahara desa dengan tujuan bisa bersinergi dengan datuk penghulu."Sinergi dan kompak itu harus, namun jalankan fungsi dan pengawasan agar dana itu bisa digunakan sesuai peruntukannya, "pintanya. (Mpr/Af)
