159 Program Tertuang di RPJMD Rohil
BAGANSIAPIAPI - Sebanyak 159 program yang disusun dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hilir 2019-2021. Hal ini disusun sedemikian rupa dan tidak lama lagi akan disahkan. Hal ini kembali dibahas dalam Ekpose bersama pihak Legislatif Rohil di Kantor Bappeda, Areal Perkantoran Batu Enam, Rabu (29/12) sore kemaren.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Suyadi, Syafruddin dan Abdul Kosim serta sejumlah sejumlah anggota DPRD. Sementara itu pihak yang hadir dari Pemkab Rohil diantaranya Sekda Rohil Drs H Surya Arfan, Kepala Bappeda HM Job Kurniawan seluruh Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor serta Camat se Rohil.
Dalam pertemuan itu berjalan lancar dan pihak DPRD meminta agar adanya penekanan yang konkrit dalam RPJMD yang telah disusun oleh Pemkab Rohil melalui Bappeda. Berbagai usulan juga mengalir dari sejumlah anggota DPRD yang hadir.
"Kita belum lihat langkah konkrit dari RPJMD yang diusulkan untuk kita sahkan perdanya. Namun ini menjadi catatan kita dan harus kita periksa lembar demi lembar serta isi dari program yang diusulkan," kata Abdul Kosim.
Ia meminta Bamus untuk teliti sebelum dilakukan pengesahan karena program ini selama 5 tahun dan didalamnya ada kepentingan masyarakat luas yang memang harus benar-benar diprioritaskan.
Hal yang sama berasal dari masukan Ucok Mukhtar, salah satu anggota DPRD meminta agar jika memang mau mengembangkan objek wisata jangan setengah-setengah dan harus dibuatkan program yang benar-benar nyata.
Sementara itu Sekda Rohil Drs H Surya Arfan Msi mengatakan, masukan rekan DPRD sangat bermanfaat untuk perbaikan-perbaiakn draf RPJMD terakhir yang telah disusun. Bahkan draft ini sudah diusulkan ke Gubernur dan ada catatan-catatan yang harus diperbaiki sebelum pengesahan di DPRD.
"Muara kita tetap sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadikan Rohil Kawasan Industri serta pengembangan potensi daerah diberbagai sektor," kata Sekda. Namun disamping itu juga tak melupakan program yang sedang berjalan untuk diteruskan sesuai dengan amanat undang-undang terkait sektor yang diperioritaskan. (Dpr/Af)
