76 Persen Rencana Pembangunan di Rohul Masih Berkutat Pada Kebutuhan Insfrastruktur
ROKAN HULU -Sekitar 76 persen, target dan rencanan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), masih berkutat pada kebutuhan infrastruktur baik itu, jalan, jembatan, listrik dan air bersih, walau dalam konteks tanggung jawab, Pemkab Rohul, Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat, hanya 36 persen kebutuhan ekonomi, pemberdayaan dan lainnya.
Hal ini disampaikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), Rohul Nifzar di Pasir Pangraian, Rabu (23/3), katanya, dalam tahap penyusunan Master Plan pembangunan dalam konteks tanggung jawab Pemkab Rohul maupun dalam Detail Enginering Dsigen (DED) Pemprov Riau dan Pusat, masih didominasi kebutuhan infrastruktur.
"Kita sudah lakukan tahapan untuk rencana pembangunan itu, kita mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, termasuk hasil reses Anggota DPRD Rohul, nanti akan diakumulasikan dan disingkronkan dalam musrenbang kabupaten yang akan kita gelar pada Tanggal 30 Maret 2016 mendatang, sehingga fokus pembangunan terarah dengan signifikan," terangnya Nifzar lagi.
Lanjutnya, data-data rencana pembangunan itu berdasarkan input dari semua elemen, termasuk masukan masyarakat dari hasil forum konsultasi publik, juga dalam konteks hasil pembahasan alot atau hasil koordinasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga nanti diketahui prioritas kebijakan daerah untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Rohul.
"Setelah adanya singkronisasi pada Musrenbang 30 Maret 18 April 2016, sebab saat itu seiring dengan pra Murenbang Provinsi Riau, setelah pada Tanggal 19 April 2016 Bupati-Wakil Bupati Rohul Suparman-Sukiman dilantik, kemudian serah terima pada Tang 20 April 2016, barulah kita akan ekpos dengan bupati-wakil bupati baru, termasuk penyampaian visi-misinya, sehingga koneksitas pelaksanaan pembangunan tahun 2017 bisa terlaksana dengan baik," papar Nifzar lagi.
Tambahnya, jadi arah kebijkan pembangunan serta prioritas pembangunan Tahun 2017 mendatang, fokusnya akan lebih jelas, kemudian bisa terurai secara transparan dan akuntable, setelah semua komponen telah menyepakatinya. Jadi seharusnya memang, para wakil rakyat dapat mengawal hasil resesnya dengan masyarakat, sehingga hasil komunikasi dengan konstituennya, bisa terakomodir dengan baik.
"Mudah-mudahan dan harapan kita Musrenbang yang akan kita gelar pada 30 Meret 2016 mendatang bisa berjalan sukses agar optimalisasi pembangunan tahun 2017 bisa efektif dan efesien," pungkasnya.
"Hal ini sesuai dengan persetujuan Bupati Rohul, Achmad, karena kini, bapak Achmad tinggal menanda tanganinya, karena ini diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan pula dalam Musrenbang Pemprov Riau termasuk untuk Musrenbangnas," tutupnya. (dpr/raj)
