Bappeda Optimis APBD Rohil 2017 Bisa Meningkat
BAGANSIAPIAPI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) optimis kalau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2017 mendatang bisa meningkat. Agar hal itu terwujud, maka seluruh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mendukungnya dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal.
Demikian dikatakan Kepala Bappeda Rohil, HM Job Kurniawan AP Msi baru-baru ini di Bagansiapiapi. Selama ini kita kerap bergantung dengan Pendapatan Asil Daerah (PAD) disektor dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan Gas (Migas). Sehingga dengan ketergantungan itu APBD kita setiap tahunnya mencapai angka Rp2,7 Triliun. Nah, saat ini DBH kita telah terjadi penurunan yang Siknifikan hingga mencapai Rp812 Milliar, makanya kita harus memanfaatkan potensi daerah yang ada agar APBD kita ditahun mendatang bisa meningkat, "Ajak Job.
Menurut Mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekdakab Rohil ini, Penurunan DBH tidak hanya terjadi dinegeri seribu kubah saja, akan tetapi juga dialami oleh kabupaten/kota yang ada dipropinsi riau. Akibat dari penurunan DBH ini tentunya juga memiliki dampak terhadap perencanaan kegiatan yang telah disusun. "memang PAD disektor retrebusi dan perpajakan lainnya masih cukup besar, namun tetap juga dampaknya masih ada terutama diprogram yang telah disusun, "bebernya.
Dengan pengurangan DBH ini tentunya kita hendaknya melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran yang tersisa dengan sebaik mungkin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal. "pengurangan anggaran ini harus kita ambil hikmahnya agar kedepannya dalam menggunakan anggaran kita bisa lebih berhemat, dengan begitu jika ada penggurangan anggaran kita tidak kaget dan bisa menerimanya dengan lapang dada,"katanya.
"yang jelas kita harus menjalankan kegiatan yang tersisa dengan maksimal dengan tetap mengacu pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Ingat!! Sekda telah memberikan batas waktu kepada kita (SKPD'Red) agar menyerahkan seluruh perencanaan yang telah disusun untuk selanjutnya dicetak dan dibahas dalam musrenbang pada minggu ketiga bulan maret ini, "pungkas Job. (Dpr/Af)
