Bupati Achmad Harapakan APBD Rohul Segera Dapatkan Titik Temu
ROKAN HULU-Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad, mengharapkan, persoalan APBD Rohul, hingga kini belum disahkan DPRD Rohul, segera mendapatkan titik temu.
Achmad mengaku, Pemkab Rohul sebenarnya sudah mengajukan APBD Murni Rohul tersebut sejak Bulan November Tahun 2015, namun hingga hari ini, APBD tersebut masil belum disahkan.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi terkait APBD Murni Rohul, kita harap secepatnya, kalau kita eksekutif sudah kita ajukan sejak November 2015. Tapi kenyataanya sampai kini APBD itu belum disahkan, kita harap ada sepaham ada saling pengertian, karena APBD ini menyangkut hidup orang banyak serta geliat ekonomi masyarakat kita," tutur Achmad, Terkait, Selasa (22/3) di Pasir Pangaraian.
Disinggung adanya penolakan dari Anggota DPRD Rohul terkait penambahan hibah, diajukan Pemkab Rohul pada APBD Murni 2016 ini, Achmad tegas menampiknya. Namun diakuinya, persoalan pembayaran hutang pihak ketiga, kini ada perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD terkait boleh tidaknya pembayaran Hutang di APBD murni, masih menjadi kendala utama.
"Hibah tidak ada masalah, tapi memang menjadi persoalan hutang pihak ke tiga, dalam ketentuan Depdagri hutang itu harus dimasukan dalam APBD semantara DPRD berasumsi lain," tutur Achmad.
Menurutnyaan Pemkab Rohul berkewajiban membayar hutang kepada pihak Ketiga yang sudah melaksanakan kegitan di APBD 2015, karena untuk menyelesaikan kegiatan APBD 2015 itu, sebagian rekanan banyak berhutang kepada bank. Namun Achmad setuju, sebelum dibayarkan, seluruh kegiatan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
"Bagi Pemkab Rohul dana pihak ketiga itu harus dibayarkan, karena mereka sudah melaksakana kegiatan, apalagi sebagaian rekanan meminjam uang ke bank untuk melaksanakan kegiatan itu, Hhtan itu kan ada bunga, wajib mereka bayar, tapi kan DPRD berasmusi lain kan kasihan pihak ketiganya, pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, menjelaskan kini pihak di DPRD Rohul juga mengalami kebingungan, karena sebelumnya pihak pemerintah hanya mengajukan hutang sebesar Rp 26 M, tiba-tiba berupa menjadi Rp 36 M.
"Kemudian baru-baru ini bertambah lagi menjadi Rp 42 M, jadi harus ada dong pemeriksaan dari BPK-RI, kita khawatir hutang mereka bilang begini, tapi harus ada yang harus bisa dipertangung jawabkan," tutupnya.
Masih Novliwanda Ade Putra, sebenarnya Anggota DPRD Rohul juga lebih berkeinginan supaya APBD Rohul segera disahkan, karena sudah 3 para wakil rakyat belum menerima gaji 1 rupiah pun. " Kita tidak ingin nanti ada masalah lain, lebih kita pahit-pahit berhitung supaya kita selamat nantinya, sabarlah, nanti disahkan tau-tau bermasalah, kan kita juga yang repot," imbuh Novliwanda Ade Putra yang juga Ketua TIDAR Rohul (dpr/adv/raj)
