DPRD Berang, Pemkab Rohil Tunda Pengerjaan Jalin Sekapas
BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sangat berang dikarenakan Jalan Lintas (Jalin) yang merupakan jalan alternatif masyarakat Sekeladi menuju Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar ditunda pengerjaannya oleh pemkab Rohil. Padahal, Pembangunan jalan tersebut Programnya telah masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohil tahun 2016.
"Penundaan pembangunan Jalin tersebut sama saja pemerintah menunda kesejahteraan masyrakat. Karena jalan itu merupakan jalan alternatif masyarakat kecamatan Rantau kopar. Apalagi Programnya telah masuk di APBD rohil tahun 2016 ini, "Kata Anggota DPRD Rohil, Afrizal, Kamis (28/7) di Bagansiapiapi.
Pria yang akrab disapa dengan sebutan Epi Sintong ini juga mengungkapkan kekesalannya kepada pemkab Rohil. Seharusnya kita harus memikirkan nasib masyarakat, apalagi jalan tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat pembangunannya dikarenakan kondisinya sudah rusak parah. Apalagi katanya jalan itu merupakan usulan masyarakat saat dirinya melakukan reses kemaren, "Sebutnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Rohil ini sebelumnya juga meluapkan kekesalannya saat mengikuti rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dirunag sidang DPRD Rohil. Dalam rapat tertutup tersebut ia menuding pemkab rohil selalu menunda-nunda pengerjaan Jalin sepanjang 2 Km tersebut. Padahal jalan itu merupakan jalan satu-satunya akses perekonomian masyarakat setempat.
"Jalan itu hanya sepanjang 2 Km saja dan hingga saat ini belum pernah tersentuh pembangunannya. Padahal jalan itu sangat penting dan merupakan skala prioritas karena jalan itu sangat dibutuhkan. Bahkan, Masyrakat yang ada didesa tersebut merasa tersisih akibat jalan tersebut sangat sulit dilalui oleh transportasi, "Jelas Epi Sintong.
Ia menilai kalau pemkab Rohil selama ini lebih mementingkan pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) untuk para pejabat, menambah Laptop, Ganti Gorden, Ganti karpet ruangan dan sepeda motor di SKPD setiap tahunnya diprogramkan. Sementara kepentingan yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak selalu diabaikan dan diulur-ulur pengerjaannya, "Bebernya sembari mengatakan kalau masyarakat didesa tersebut juga membutuhkan aliran Listrik. (Dpr/Af)
