DPRD Inhil Perintahkan Dinsos Melakukan Validasi Data Masyarakat Miskin untuk PBI-JKN
PORTAL RIAU/SUMUT, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau menganggap, seluruh masyarakat miskin wajib diakomodir sebagai Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Untuk itu, menurut Herwanisitas, anggota Komisi IV DPRD Inhil meminta kepada instansi terkait, yakni Dinas Sosial harus bergerak secara aktif, salah satunya dalam hal validasi data.
"Dinas Sosial harus melakukan validasi data terhadap masyarakat miskin yang di Kabupaten Inhil. Karena, seluruh masyarakat miskin ini memiliki hak untuk menerima perlindungan atau jaminan kesehatan dari pemerintah daerah," tuturnya, saat dijumpai wartawan.
Selain itu, validasi data, menurut Herwanisitas, dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan jumlah masyarakat miskin yang tersebar di wilayah Kabupaten Inhil. Sebab, Herwanisitas meyakini terdapat perubahan terhadap jumlah masyarakat miskin seiring berjalannya waktu.
"Harus dilakukan validasi data demi validitas. Karena, mungkin saja mereka yang dulu masuk kategori miskin sekarang sudah tidak lagi masuk kategori itu, ataupun sebaliknya. Sehingga, harus dilakukan perubahan agar pemberian jaminan kesehatan tersebut dapat tepat sasaran," pungkasnya.
Selain itu pihak DPRD Inhil sangat mendukung persoalan validitas data ini, menurut Herwanisitas, akan mengupayakan penambahan alokasi anggaran, khusus untuk dilaksanakannya validasi oleh Dinas Sosial.
"Memang selama ini sulit dilaksanakan validasi tersebut oleh Dinas Sosial, karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, kami akan mengupayakan penambahan alokasi anggaran guna dilaksanakannya validasi data masyarakat miskin ini," tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Inhil Hj. Nurlia ketika dikonfirmasi menyebutkan memang sangat penting dilakukannya validasi data. Karena mengingat banyaknya data masyarakat miskin yang sudah tidak valid lagi, sehingga menjadi skala prioritas Dinsos dan ini juga sesuai dengan schedul yang baru dan sedang disusun.
"Harapan kita setelah adanya nanti validasi data , kita harapkan data masyarakat miskin yang ada di inhil bisa benar-benar valid," jelas Kepala Dinas Sosial Nurlia.
Lebih lanjut Nurlia menjelaskan bahwasannya selama ini didapatkan beberapa kendala dilapangan untuk mendata masyarakat miskin yang ada apalagi mengingat jumlah nya luar biasa banyak yakni 127.159 jiwa itu yang harus kita validasi kembali.
"Kita akan bentuk dalam waktu dekat tim di lapangan , dan akan turut melibatkan TKSK yang ada , camat, kepala desa hingga dari RT/RW, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar valid sehingga kedepaan bantuan untuk masyarakat miskin bisa berdasarkan By neme , by adres sehingga diharapkan nantinya bisa tepat sasaran untuk penerima bantuan untuk masyarakat miskin," Jelasnya.
Ini juga merupakan upaya kita (dinas sosial,red) untuk membantu , dalam rangka menghimpun fakir miskin , sehingga apapun bentuk program yang berkenaan dengan fakir miskin diharapkan mampu betul-betul tepat sasaran
"Tidak kita pungkiri, asih banyak di data kita ada juga orang kaya yang mengaku miskin, ini kan hak orang miskin, kenapa harus mengaku orang tidak mampu, ini kedepan yang tidak kita inginkan, harapan kita kedepan nanti nya betul-betul terlayani lah masyarakat miskin kita,"pungkas nya. (ard/dpr)
