DPRD Minta Pemkab Rohil Tidak Hanya Bergantung Dengan DBH
BAGANSIAPIAPI - Akibat pengeluaran Anggaran Negara lebih besar dari pada penerimaan membuat sejumlah daerah ditanah air terjadi pengurangan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Disektor Minyak bumi dan Gas (Migas). Dampak tentu membuat sejumlah pemerintah daerah merasa tergoncang dan kebingungan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang sebelumnya telah dianggarkan di APBD.
Agar goncangan dan kebingungan ini kedepannya tidak terjadi lagi, maka pemerintah Daerah (pemda) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diminta untuk tidak bergantung dengan dana DBH saja, akan tetapi harus pemkab mampu menggali pendapatan Asil Daerah (PAD) disektor lainnya.
"kita tidak bisa lagi terus menerus bergantung dengan DBH dan harus mampu menggali PAD lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pariwisata, Pajak air bawah tanah, Parkir secara maksimal, "kata Angota DPRD Rohil, Hendra ST Kepada Metro Riau, Akhir pekan Kemaren di Bagansiapiapi.
Diakui Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rohil ini, Negeri seribu kubah tahun 2016 ini memang mengalami defisit anggaran sebesar Rp812 Miliar. Hal ini disebabkan berkurangnya DBH akibat merosotnya harga minyak mentah dunia. "ini sebenarnya bukanlah hanya persoalan Daearah dan Indonesia saja, akan tetapi persoalan ini juga telah menjadi persoalan Dunia, "kata Hendra.
Dilanjutkan, Memang kabupaten Rohil ini salah satu daerah penghasil migas terbesar dipropinsi Riau bahkan diindonesia. Namun, kita jangan sampai bergantung dan berharap dengan DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. "manfaatkan PAD disektor lain terutama sektor yang selama ini belum pernah tergarap seperti pajak warung, pajak kendaraan dan sektor lainnya, "saran Ketua Fraksi Gerindra DPRD Rohil ini. (Dpr/Af)
