DPRD Rohul Paripurnakan Empat Ranperda Paripurna Sekaligus
ROKAN HULU-Rapat paipurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pilkades dan Pemerintah Desa, LPKJ Bupati Rohul Tahun 2015, LKPJ akhir masa jabatan Bupati Rohul 2011-2016 dan Perubahan Tata Tertib DPRD, Senin (16/5) di Kantor DPRD Rohul, Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah-Rohul.
Hadir dalam kesempatan itu, Wabup Rohul, Sukiman, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, Sekda Rohul, Damri Harun, Wakil Ketua DPRD Rohul, Hardi Chandra dan Abdul Muas, hadir juga sebanyak 23 anggota dewan, Forkopinda Rohul, para Kelapa Dinas, Badan, Kantor dan lainnya.
Sebelumnya paripurna dimulai, Anggota DPRD Rohul dari Fraksi PPP Rohul antara Muksin dan Ari Reza Syah dengan Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, sempat terjadi polemik dan debat kusir, terkait apakah berhak pejabat Bupati Rohul terpilih menyampaikan LKPJ Bupati 2011-2016 lalu termasuk mengenai perobahan Tatib DPRD Rohul.
Namun, secara tegas, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, membuka paripurna secara resmi tanpa menghiraukan intruksi dari sejumlah Anggota DPRD Rohul tersebut, akhirnya rapat itu dimulai pada pukul 10:30 wib, langsung dipimpin Ketua DPRD Rohul dan mempersilahkan Wabup Rohul untuk membacakan ke empat Ranperda tersebut.
Kemudian, Disampaikan Wabup Rohul, Sukiman, membacakan pidato Bupati Rohul Suparman, terhadap Rapernda tentang Desa dan Pilkades permerintah pusat telah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa begitu PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Kepmenddagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Tentu dengan dikeluarkan aturan itu diperlukan kebijakan penyelengaraan pemerintahan tingkat Rohul agar selaras dengan undang-undang tersebut.
"Sehingga apapun jenis potensi, otonomi desa bisa berjalan dengan baik, termasuk nilai-nilai sosialnya dengan adanya aturan tersebut, diharapkan, pengabdian secara konfrehensif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk bagi mereka yang berada di pedesaan dapat berjalan maksimal sehingga desa bisa tumbuh kembang dan rakay bisa lebih sejahtera," jelasnya.
Sambungnya, mekanis Pilkades di Rohul tersebut, jadi untuk pelaksanaan Pilkades, Tahun 2016 sebanyak 61 desa, tahun 2018 sebanyak 74 desa, tahun 2022 Pilkadess sebanyak 144 desa, ada Ranperda ini tujuannya bisa meningkat pelayanan pada rakyat, sehingga kebijkan dan program pemerintah, bisa menyentuhkan langsung pada kebutuhan masyarakat.
Di samping itu, 2 Ranperda LKPJ Bupati Rohul Tahun 2015 dan LKPJ Bupati Rohul masa jabatan 2011-2016, telah dilaksanakan secara kontitusional, disesuaikan dengan visi-misi, strategi, arah kebijakan daerah, priotitas daerah, kebijakan daerah, umum pengelolaan keuangan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan lainnya.
"Seca garis besar kita samapiukan termasuk hasil audit Anggaran 2011-214 dan laporan keuangan Tahun 2015 masih dalam konteks pemeriksa keuangan BPK Provinsi Riau, secara umum pendapatan daerah sepanjang tahun 2011-2015 sebesar 6.363.090.743.526.82, porsi terbesar pendapatan transper pemerintah pusat/dana perimbangan Rp 4.248.619.089.068.00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 325.374.164.655.77.
"Jadi berdasarkan arah kebijakan Pemkab Rohu maka total anggarannya baik itu belanja langsung dan tidak langsung tahun 2011-2015 sebesar Rp 8.794.965.298.422.25, pungkasnya.
Usai Wabup Rohul, Sukiman meembacakannya, maka dirinya atas nama Bupati Rohul menyerahkan berkas Ranperda Tentang Desa, Pilkades, LPKJ Bupati Rohul priode 2011-2016 dan LPKJ Bupati Rohul tahun 2015 kepada Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri disaksikan Wakil Ketua Hardi Chandra dan Wakil Ketua Abdul Muas serta peserta rapat paripurna yang saat itu.
Setelah itu diserahkan berkar ke empat Ranperda tersebutr, kemudian secara resmi, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri menutup kegiatan rapat paripurna empat Renperda itu, tepat pada pukul 11.45 Wib. (dpr/adv/raj)
