Gubernur: Obligasi Upaya Penguatan Bank Riau Kepri
PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK) saat ini membutuhkan penguatan modal termasuk juga pembiayaan jangka panjang melalui obligasi yang diharapkan membuat perusahaan milik daerah ini lebih maju.
"Sudah saatnya BUMD-BUMD yang ada di Riau tidak bergantung lagi kepada APBD pemerintah daerah, karena saat ini kondisi APBD pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada pers di Pekanbaru, Selasa (28/6/2016).
Ia katakan, sudah saatnya sumber pendanaan BUMD saat ini tidak berasal dari satu sumber saja, melainkan harus dari beberapa sumber seperti sumber utang jangka panjang dan equity.
Menurut dia, untuk mendapatkan sumber pendanaan yang banyak ini dibutuhkan tingkat kepercayaan stakeholder dan itu didapat jika perusahaan daerah yang ada di Riau dalam kondisi sehat dan menguntungkan secara bisnis.
Gubernur juga mengapresiasi BRK yang telah menyelenggarakan workshop bertajuk Peranan Obligasi Sebagai Penguatan Pembiayaan Jangka Panjang dan IPO (Initial Public Offering) Untuk Peningkatan Daya Saing Sebagai “Corporate Action” dalam Era Globalisasi di Pekanbaru, Jumat (24/6/2016).
Acara tersebut sebelumnya mengundang banyak pihak agar memiliki pemikiran yang sama dan memberikan masukan kepada BRK.
Arsyadjuliandi juga mengapresiasi BRK yang telah berinisiatif untuk menjajaki kemungkinan adanya IPO dan termasuk juga pembiayaan jangka panjang melalui obligasi.
"Untuk IPO dan go public ini diperlukan edukasi kepada seluruh karyawan BRK dan pemegang saham karena dengan sistem go public ini akan ada perubahan budaya dari sisi kinerja dan pola RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata dia.
Kata gubernur, langkah ini patut dilakukan BRK mengingat saat ini tantangan pasar yang semakin besar dan dibutuhkan penguatan modal dengan cepat dalam jumlah besar dan hal ini hanya bisa dicapai dengan go public.
Direktur Utama (Dirut) BRK, DR. Irvandi Gustari, mengatakan, dalam struktur pendanaan di industri keuangan, tentunya harus dicari suatu titik keseimbangan sumber pendanaan dalam mendukung pembiayaan jangka panjang.
"Tidaklah ideal bilamana untuk pembiayaan jangka panjang, sumber pendanaannya adalah berasal dari dana jangka pendek," katanya.
Contohnya, lanjut dia, untuk kredit jangka menengah yang jangka waktu pijamannya 3- 5 tahun saja, tidaklah ideal bila hanya didukung sumber pendanaan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang jangka pendek seperti giro dan deposito.
Hal tersebut bila tidak dikelola dengan baik, menurut dia bisa terjadi adanya resiko "mismatch", karena idealnya dalam kaitan mengantisipasi untuk tidak terjadi "mismatch" dan bahkan adanya resiko likuiditas, haruslah di buat komposisi sumber pembiayaan jangka menengah dan panjang tersebut dari dana-dana yang juga berasal sumber dana jangka panjang juga.
"Secara konkritnya sumber pembiayaan pinjaman tersebut harus ada perimbangan antara dana yang berjangka pendek dan menengah dengan dana-dana yang berjangka panjang," kata dia.
Obligasi menurut Irvandi adalah salah satu bentuk solusi untuk mendukung pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang.
Bagi dunia perbankan, lanjut dia, penerbitan obligasi adalah suatu bentuk kelaziman yang dilakukan dalam membentuk titik keseimbangan ideal dalam struktur pendanaannya dalam kaitan mendukung pembiayaan-pembiayaan jangka menengah dan panjang tersebut.
Selanjutnya Irvandi menyampaikan, bagi Bank Riau Kepri obligasi bukanlah komponen yang baru dalam struktur pendanaannya.
"Saat ini Bank Riau Kepri telah pernah menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar dan itu adalah sesuatu yang relative bilamana dikatakan besar atau kecil, mengingat DPK Bank Riau Kepri saat ini adalah sekitar Rp16 triliun," katanya.
Artinya, lanjut Irvandi, bisa dikatakan obligasi sebesar Rp500 milliar tersebut hanyalah porsi kecil dari struktur pendanaan Bank Riau Kepri secara menyeluruh, yaitu tidak sampai 1 persen.
"Kita bandingkan dengan Bank DKI yang besar assetnya tidak jauh beda dengan Bank Riau Kepri, baru baru ini telah meluncurkan obligasi senilai Rp2,5 triliun dan malah Bank Sulselbar yang besar assetnya lebih kecil dari Bank Riau Kepri di awal Juni ini juga telah menetapkan obligasi sebesar Rp1 triliun.
"Jadi Obligasi yang dimiliki BRK yang Rp500 miliar itu sangat kecil dibandingkan yang dimiliki BPD lainnya," kata dia. (dpr/adv/van)
